Kerja Ganda Perempuan Capai Kursi Kepemimpinan di Daerah

SOLO, KOMPAS.com - Fenomena kepala daerah dari kalangan perempuan semakin karib terjadi di Solo Raya, Jawa Tengah (Jateng).

Faktanya, jumlah pemimpin daerah perempuan di wilayah yang dulu lebih dikenal dengan julukan Subosukowonosraten (akronim dari Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) itu terus bertambah.

Rina Iriani Sri Ratnaningsih adalah perempuan pertama yang mencatatkan diri menjadi kepala daerah di Solo Raya pada 22 tahun silam.

Ia terpilih menjadi Bupati Karanganyar dalam pemilihan 17 Oktober 2012, lalu mendapat amanah lagi memimpin untuk periode 2008-2013.

Tak berselang lama, jumlah pemimpin daerah perempuan di Solo Raya resmi bertambah menjadi dua orang.

Baca juga: Pilkada dan Keyakinan Perempuan Memimpin Daerah

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, Sri Hartini berhasil meraup mayoritas suara di Kabupaten Klaten. Ia saat itu bahkan menang ketika berdampingan dengan perempuan lain, yakni Sri Mulyani.

Usai dilantik, mereka pun sempat diberi penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pasangan bupati dan wakil bupati (wabub) perempuan pertama di Indonesia hasil Pilkada langsung. 

Sementara itu, dr. Kusdinar Untung Yuni berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Sragen 2015.

Dalam perjalannya, jumlah kepala daerah perempuan di Solo Raya bertambah lagi menjadi tiga orang setelah gelaran Pilkada 2020.

Saat itu, Yuni terpilih kembali menjadi Bupati Sragen, Sri Mulyani sukses meraih kursi kepemimpinan di Klaten, dan Etik Suryani berhasil menang dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo. 

Ketiganya akan menjabat sebagai bupati di daerah masing-masing hingga 2024 ini.

Kerja ganda

Saat diwawancara secara terpisah, baik Yuni, Sri Mulyani, maupun Etik, menyatakan ada berbagai penyebab angka pencalonan maupun keterpilihan perempuan dalam Pilkada di Solo Raya mengalami tren kenaikan.

Mereka sama-sama berpandangan, salah satu faktor utamanya yakni meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender. 

“Masyarakat kini lebih peduli dan mendukung keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Dukungan ini mencerminkan perubahan pandangan sosial yang lebih inklusif dan progresif,” ucap Sri Mulyani, saat diwawancarai di Pendapa Pamkab Klaten, Senin (20/5/2024).

Selain itu, ketiganya menilai, partai politik sudah menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip inklusif gender.

Partai-partai kini lebih terbuka dalam mencalonkan perempuan sebagai kandidat dalam Pilkada. 

“Perempuan sekarang sudah diberi keleluasaan lebih jika ingin ikut berpartisipasi atau berkontestasi di ranah politik,” kata Etik, saat ditemui di Balai Desa Bentakan, Baki, Sukoharjo, Selasa (14/5/2024).

Mereka pun berharap tren positif ini bisa terus membaik. 

Sri Mulyani, Etik, dan Yuni beranggapan senada, bahwa kian hari, sebenarnya ada semakin banyak pula perempuan yang mulai menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik. 

Tetapi, keinginan itu terkadang menjadi surut ketika dihadapkan dengan pandangan masyarakat yang belum ramah gender.

Mereka pun mengalaminya. Pertama, ketiganya mengaku pernah menghadapi narasi perempuan tak dapat menjadi pemimpin, baik dalam masa pencalonan, kampanye, maupun setelah terpilih menjadi bupati.

Baca juga: Usul Politik Afirmasi kepada Perempuan Berlaku dalam Pilkada

Pandangan ini dirasa bisa menjadi penghalang bagi perempuan untuk dapat mencalonkan diri dan terpilih dalam Pilkada.

“Dalam persoalan ini, perempuan optimistis saja, kita masih memiliki peluang karena pandangan terhadap pemimpin perempuan tidaklah tunggal,” ungkap Yuni, saat diwawancarai di Kantor Bupati Sragen, Kamis (2/5/2024).

Ia merasa, kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok agama sudah semakin terbuka. 

Para kandidat perempuan bisa berupaya mendapatkan dukungan dari partai-partai berbasis agama maupun melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama serta organisasi-organisasi berbasis agama.

Yuni pun ketika pertama kali menang dalam Pilkada sembilan tahun lalu, bergandengan dengan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedy Endriyatno. Sementara, pada Pilkada 2020, ia berhasil mendapat dukungan termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Selanjutnya, menurut mereka, tantangan lain yang umum dihadapi perempuan ketika terjun ke politik yakni berupa tuntutan untuk bisa menegosiasikan identitas gendernya di ranah publik dan privat.

Tak seperti laki-laki, ketiganya merasa, para perempuan lebih rentan menghadapi serangan karena identitas gendernya, penilaian terhadap kehidupan pribadinya, dan cara pandang yang bias di tengah masyarakat. 

Konsekuensinya, perempuan lagi-lagi harus bekerja dua kali lipat untuk membuktikan layak menjadi pemimpin daerah.

“Perempuan cenderung harus melakukan negosiasi lebih beragam, termasuk menyangkut peran domestik di keluarga,” ucap Mulyani.

Tetapi, dia meyakinkan, tantangan ini bisa pula dilalui oleh para perempuan yang memang ingin terjun ke ranah publik. Terlebih di era sekarang, Mulyani merasa, praktik diskriminasi terhadap perempuan kian menipis.

“Perempuan kini jangan hanya merasa bagian dari konco wingking (selalu di belakang laki-laki), tetapi bisa ikut beperan aktif dan nyata dalam pembangunan di wilayah atau bahkan untuk Indonesia,” pesan dia.

Ia sendiri membuktikan, setelah mencoba membangun komunikasi dengan baik, dirinya memperoleh dukungan dari suami dan keluarga besar sehingga di usia yang relatif masih muda kala itu, dapat memutuskan aktif di politik hingga mancalonkan diri sebagai Wakil Bupati dan Bupati Klaten.

Lebih lanjut, baik Sri Mulyani, Etik, maupun Yuni, tak menampik, perempuan yang diidentifikasi berlatar belakang kekerabatan cenderung dinilai secara berat sebelah tidak memiliki kemampuan kepemimpinan atau otonomi dalam menentukan kebijakan. 

Penilaian ini dirasa jarang dialami oleh laki-laki yang sama-sama punya latar belakang kekerabatan. Sebagai akibat, terjadilah pengabaian atas pengalaman dan kemampuan yang dimiliki perempuan. 

Realitanya, sebelum maju sebagai Bupati Sragen, Yuni, yang merupakan putri mantan Bupati Sragen dua periode (2001-2011), Untung Wiyono, telah lebih dulu menjabat sebagai Ketua DPRD Sragen.

Untuk dapat melenggang ke gedung legislatif itu, Yuni otomatis sudah berupaya belajar banyak soal politik. 

Perempuan yang juga seorang dokter itu rutin turun ke lapangan untuk menangkap aspirasi dari warga Bumi Sukowati.

Dalam gelaran Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Sragen 2009, Yuni bahkan sukses meraup sekitar 19.000 suara atau jumlah terbanyak dibandingkan politukus lain yang maju dalam kontestasi itu. Namun, ketika maju dalam Pilkada Sragen 2011, ia tak berhasil memenangkan kompetisi.

"Untuk menjadi bupati dua periode, saya berproses dari bawah, ikut mencalonkan diri dari legislatif. Maju Pilkada pertama kalah, tetapi saya tetap terus berproses, dan maju lagi di Pilkada berikutnya (2015) hingga berhasil memimpin Sragen sampai dua periode," tutur mantan Direktur RSI Amal Sehat Sragen itu.

Sementara, pengalaman mengamati kegiatan politik sudah dilalui Sri Mulyani dan Etik Suryani cukup lama ketika mendampingi suami masing-masing saat masih menjadi orang pertama di Klaten dan Sukoharjo.

Sri Mulyani adalah istri dari Sunarna, mantan Bupati Klaten dua periode (2005-2010) dan 2010-2015).

Dalam perjalanannya, perempuan kelahiran Mei 1977 itu di antaranya pernah menyanggupi tanggung jawab menjadi Ketua TP PKK Klaten pada 2005-2015, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) MWC 3 Klaten pada 2010-2013, dan Ketua Karang Taruna Klaten mulai 2015.

Ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten, ia mulai mendapat kepercayaan dalam kepengurusan partai.

Sri Mulyani tercatat sempat menjadi Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PDI-P Klaten pada 2017-2019 dan sejak 2019 dipercaya menjadi Ketua DPC PDI-P Klaten.

Berbekal pengalaman menjadi Bupati Klaten dua periode dan terjun di organisasi tersebut, ia bahkan telah mantap untuk memberanikan diri ingin ikut serta dalam gelaran Pilkada Jateng 2024. 

Sri Mulyani sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wakil Gubernur Jateng 2024 di Kantor DPD PDI-P Jateng, Kota Semarang, pada Senin (27/5/2024), lalu mengembalikannya pada Kamis (30/5/2024).

 

"Setelah dua periode di Klaten, saya berharap bisa kembali menjadi pelayan masyarakat dengan cakupan yang lebih luas. Kita tunjukkan bahwa kaum perempuan tetap bisa menjalani kodratnya di rumah tangga, sambil berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat," ucap Mulyani, ketika ditanya wartawan di Klaten soal pertimbangannya maju dalam Pilkada Jateng, Senin (27/5/2024).

Etik Suryani, yang merupakan istri dari Wardoyo Wijaya, mantan Bupati Sukoharjo dua periode (2010-2015 dan 2016-2021), juga telah terlibat dalam beragam organisasi sebelum maju dalam Pilkada 2020.

Pada tahun pertamanya ia menjadi ketua, TP PKK Sukoharjo langsung mendulang Juara 1 Lomba Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (Toga) dari TP PKK Provinsi Jateng.

Lalu, dalam lomba tingkat nasional, TP PKK Sukoharjo berhasil kembali sebagai Juara 1 dan meraih “Prakarti Utama I”.

Saat menjadi Bupati, Etik juga memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan sang suami. Lain dengan Wardoyo yang konfrontatif, Etik Suryani memiliki gaya kepemimpinan lebih akomodatif.

Belum lama ini, Etik pun mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat "Kota Jamu”, termasuk kelompok pemuda lintas agama untuk maju lagi dalam Pilkada Sukoharjo. Ia dianggap berhasil menjadi simbol pemersatu karena mampu merangkul berbagai kalangan masyarakat.

Etik sendiri telah secara resmi mendaftarkan diri untuk mengikuti penjaringan bakal calon bupati lewat PDI-P. Ia sudah mengembalikan formulir pendaftaran di Kantor DPC PDI-P Sukoharjo pada Senin (20/5/2024). 

"Saya niatkan melanjutkan ikhtiar demi Sukoharjo yang makmur, Sukoharjo yang hebat,” ungkap dia.

Baca juga: Pilkada Solo, Gerindra Klaim 6 Parpol Sepakat Usung Mangkunegara X

Di samping itu, ketika menjalankan pemerintahan, Etik dianggap lebih gesit atau sat-set dibanding suaminya. Dalam beberapa kesempatan, ia memperingatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk jangan sampai menunda pekerjaan karena dapat menimbulkan masalah.

Ketika turun ke wilayah, Etik pun biasanya langsung ke lokasi yang dituju dan hanya didampingi ajudan dan sopir. Ini tidak seperti Wardoyo yang kerap transit dan didampingi perwakilan dari sejumlah OPD atau instansi terkait saat melakukan kegiatan di luar kantor.

Ia juga dinilai cenderung normatif dengan mengikuti segala aturan dan sedikit melakukan kompromi politik dengan berbagai pemangku kebijakan lain. Etik relatif menghindari perdebatan yang politis dan selalu mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

Pembuktian

Yuni berucap, ketika maju menjadi Bupati Sragen, dirinya juga mengusung misi bisa secara perlahan-lahan menghapus stigma perempuan hanya menjadi konco dapur, sumur, dan kasur dari kaum laki-laki.

Ia ingin membuktikan perempuan bisa pula menjadi pemimpin daerah yang sukses. 

Saat berhasil menjabat, Yuni pun telah berkomitmen untuk lebih mendorong upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang cenderung kurang diperhatikan oleh pemimpin laki-laki.

Dalam perjalanannya, ia sangat bersyukur, Pemkab Sragen ketika berada di bawah kepemimpinannya, telah berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan terkait program perempuan dan anak-anak.

Misalnya, Sragen kembali sukses meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023 kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

APE adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Sedikitnya terdapat tujuh indikator dalam penilaian APE, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender dan data terpilah, serta partisipasi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi bukti Pemkab memiliki komitmen dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” ujar Yuni.

Seperti belum puas, Pemkab Sragen telah menargetkan bisa meraih Penghargaan APE kategori mentor. Untuk mencapai itu, Pemkab bakal terus melakukan peningkatan dari sisi kebijakan ramah gender setiap tahunnya.

 

Sragen sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Perda PUG itu menjadi pijakan awal dalam kelembagaan. Dengan regulasi ini, munculah salah satunya kebijakan anggaran resposif gender yang ada di setiap OPD,” terang Yuni.

Ia menjelaskan, anggaran responsif gender bukan sekadar anggaran untuk perempuan, melainkan untuk kegiatan lain juga, seperti penanganan HIV/AIDS, penanganan korban kekerasan, dan seterusnya.

“Terkadang kebijakan anggaran responsif gender ini masih dianggap tidak penting, padahal penting. Untuk mencapai APE ini memang menguras banyak energi, tetapi layak diperjuangkan,” kata dia.

Pemkab Sragen pada tahun lalu juga berhasil memperoleh penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) dari Kemen PPPA.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Kemen PPPA terhadap komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Sragen bahkan menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jateng yang menerima penghargaan tersebut. 

Sragen melenggang meraih penghargaan itu bersama enam kabupaten/kota lain se-Indonesia, yakni Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Denpasar, Kota Solo, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Sleman.

Untuk diketahui, ada beberapa indikator terkait perempuan dan anak yang mesti dipenuhi daerah untuk bisa meraih penghargaan DRPLA. Itu termasuk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indesk Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Hasil evaluasi pembangunan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan melalui penghargaan APE dan hasil evaluasi pembangunan perlindungan anak melalui penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) juga ikut menjadi penentu dalam pemberian pengharagaan APE tersebut.

Faktanya, Sragen pada 2023 untuk kali pertama berhasil menyabet penghargaan KLA kategori utama. Pada 2022, Sragen masih mendapatkan KLA tingkat nindya dengan skor 737,70.

Dengan ini, Bumi Sukowati kini menjadi satu-satunya kabupaten di Jateng yang sudah menyandang KLA tingkat utama.

Meski begitu, Yuni telah menetapkan target agar Sragen bisa mencapai predikat KLA murni atau paripurna. Sejauh ini belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil menggondol predikat tersebut.

”Kami bersyukur telah dinilai layak dan berhasil dalam memberikan hak perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus bullying, diskriminasi, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sentuhan kepemimpinan perempuan jadi lebih efektif,” ujar dia.

Tak berhenti di situ, Yuni bersyukur, Sragen pernah pula mendapat sejumlah penghargaan di bidang lain. Artinya, sebagai pemimpin perempuan, ia juga bisa berupaya memberikan yang terbaik di berbagai sektor.

Beberapa di antaranya, yakni penghargaan terbaik pertama kategori kabupaten pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) dari Kementerian Investasi/BKPM, penghargaan Hakordia atas penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tertinggi peringkat 1 nasional, Anugerah Adipura dari Kementerian LHK, penghargaan bebas frambusia dari Kemenkes, serta Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPK RI ke-9 secara berturutan.

“Bukan hanya APE dan KLA, kami juga mengawal dan fokus pada Adipura, Innovative Government Award, kemudahan investasi, MCP KPK, hingga WTP dari BPK. Pokoke gas semua,” tuturnya.

Yuni menganggap, prestasi yang pernah diraih Sragen adalah hasil kerja sama pemkab dengan seluruh lapisan masyarakat. 

”Kepandaian dan kepiawaian dalam berkomunikasi dengan masyarakat jadi nilai lebih dari perempuan (saat memimpin). Perempuan bisa lebih luwes sehingga diterima dengan baik di masyarakat,” ujar dia.

Senada, Etik beranggapan, perempuan juga punya potensi yang tidak kalah dengan laki-laki dalam hal memimpin. Menurutnya, kepemimpinan tidak mungkin bisa terlepas dari individu yang berperan sebagai pemimpin itu sendiri. 

Ia pun mengajak kaum perempuan di “Kota Jamu” khususnya, tidak ragu lagi terlibat aktif dalam organisasi maupun partai politik.

Untuk memberikan pemahaman itu, kata Etik, pemkab salah satunya telah mengadakan beberapa kali kegiatan pendidikan politik berupa seminar, diskusi, pelatihan keterampilan seperti public speaking kepada warga perempuan.

“Perempuan juga memiliki hak dan kewajiban dalam politik. Saya berharap pendidikan politik akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat perempuan di Sukoharjo,” beber dia.

Di bawah kepemimpinannya, Sukoharjo juga pernah meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional di berbagai bidang, bukan hanya terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Baca juga: Pilkada Solo, PKS Ajukan Nama Abdul Kadir Audah

Beberapa prestasi yang diperoleh pemkab pada 2023, di antaranya yakni Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas RI, APE dari Menteri PPPA RI, Nirwasita Tantra/Green Leadership dari Kementerian LHK RI, dan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB RI.

Di samping itu, ada piagam Lencana Bakti pembangunan desa dari Kemendes PDTT RI, Satya Lencana Wira Karya bidang pertanian dari Presiden Jokowi, Golden Certificate Award dari Kementan RI, opini WTP dari BPK RI, Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta TOP Digital Awards Kategori Top Leader on Digital Implementation.

Tak jauh berbeda, Sri Mulyani mengaku, selama menjabat sebagai Bupati Klaten, dirinya telah berupaya memprioritaskan program dengan menyasar perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan. 

Targetnya, ia ingin menurunkan kemiskinan perempuan, menghapus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas hidup perempuan dan anak-anak.

 

“Untuk sekarang, predikat KLA kami sudah naik ke kategori Nindya. Perolehan APE kami juga sudah di Nindya. Itu memang bukan capain terbaik dan kami akan terus berusaha meningkatkannya,” ujar dia.

Selain lewat Pemkab, Mulyani mengatakan, dirinya selama ini telah berupaya mendorong pemberdayaan perempuan lewat partai politik. 

Ia mengatakan, DPC PDI-P Klaten sudah beberapa kali mengadakan edukasi politik dengan menyasar kelompok perempuan.

”Di struktural organsiasi partai kami, pasti ada juga kuota perempuan. Di setiap bidang ada (pengurus perempuan). Ini dilakukan untuk menangkap aspirasi, gagasan, atau pemikiran langsung dari perempuan,” ujarnya.

Mulyani paham bahwa tujuan memperluas ruang politik yang inklusif dan merata bagi semua kalangan, termasuk perempuan, bukanlah perkara mudah untuk bisa dicapai. Namun, ia enggan pesimistis. 

Ia yakin jika banyak pihak berjuang bersama, bukan tidak mungkin perubahan struktural dalam sistem politik yang memungkinkan akses lebih luas dan adil bagi perempuan dalam membangun karir politik bisa terwujud.

"Pada akhirnya bukan hanya pemerintah dan partai politik yang perlu turun tangan, tapi semua pihak. Ini termasuk, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, media, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama,” harapnya.

Tulisan ini merupakan bagian pertama hasil peliputan antara Kompas.com bersama Konde.co, Harian Fajar, IDN Times, dan Tirto.id dalam proyek Peliputan Kolaborasi ”Perempuan dan Pilkada”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.