KOMPAS.com - Berita soal sosok Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) Agustinus Taolin menjadi sorotan pembaca di hari kemarin.
Bupati Agustinus sebelum menjadi bupati adalah seorang dokter ahli penyakit dalam. Sejumlah prestasi diraihnya selama menjadi orang nomor satu di Belu.
Sementara itu berita soal dugaan sejumlah pejabat di Semarang, Jawa Tengah, yang menitipkan anak mereka di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 juga menjadi sorotan.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) memastikan tidak ada titipan dari pejabat tersebut yang lolos.
Berikut ini berita populer regional selengkapnya:
Selama memimpin, Bupati Belu mensukseskan program berobat gratis dengan sistem kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga Belu di seluruh Indonesia.
Program itu dicanangkan pada 26 Juli 2021 atau tiga bulan setelah dia terpilih dan dilantik menjabat Bupati Belu bersama Wakil Bupati Aloysius Haleserens.
"Saya ini dokter yang jadi bupati. Tujuan saya, ingin mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif," kata Agustinus dengan nada serius.
Baca berita selengkapnya: Dokter yang Jadi Bupati di Perbatasan RI-Timor Leste Gratiskan Pengobatan untuk Warga Miskin
Sekretaris PPDB Disdik Kota Semarang Fajriah membenarkan soal informasi adanya sejumlah pejabat yang menitipkan anaknya di PPDB 2024.
Titipan itu dilakukukan dengan cara melobi dirinya saat pendaftaran PPDB di tingkat sekolah dasar atau SD.
Pihaknya pun memastikan tidak ada lobi yang dia loloskan dan itu berlaku untuk semua kalangan, tidak hanya pejabat.
"Insyaallah kami bersih. Siapapun akan kita perlakukan sama," jelas Fajriah saat dikonfirmasi kompas.com, Selasa (25/6/2024).
Baca berita selengkapnya: Sejumlah Pejabat Ketahuan Titipkan Anak di PPDB Kota Semarang
Dugaan adanya intimidasi terhadap saksi kasus kematian AM (13) di Padang mencuat. Hal itu diungkapkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang karena adanya perbedaan pernyataan teman AM, A ke LBH dan ke polisi.
"Keterangan A kepada kami itu saat Idul Adha. Setelah itu kami hilang kontak. Dia menyebut ada pamannya di Polda," kata Direktur LBH Padang Indira Suryani.
Menurut Indira, pihaknya memiliki bukti surat pernyataan dari A usai diwawancarai LBH Padang. Bahkan, kata Indira, keluarga pernah merekam pernyataan itu lalu kemudian viral di media sosial.
Baca berita selengkapnya: LBH Padang Duga Saksi Kunci Kematian Siswa SMP di Sungai Telah Diintimidasi
M, seorang siswi di SMAN 8 Medan tak naik kelas diduga karena ayahnya melaporkan sang kepala sekolah ke polisi atas dugaan pungutan liar )(pungli).
Kepala SMAN 8 Medan, Rosmaida Purba, membantah tudingan itu. Rosmaida mengatakan, M tidak naik kelas murni karena persoalan absensi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaporan pungli yang dilapokan ayahnya.
"Di semester 1, anak ini 11 hari tanpa keterangan 5 hari sakit, izinnya 4 hari. Jadi di semester 1 tanpa keterangan 11 hari, jumlah seluruh absennya 20 hari. Di semester 2 anak ini sakit 6 hari, izin 3 hari, tanpa keterangan 23 hari. Jadi seluruhnya untuk di semester 2 ini seluruhnya adalah 32 hari," ujar Rosmaida kepada wartawan di SMAN 8 Medan, Senin (24/6/2024).
Baca berita selengkapnya: Soal Pelajar SMAN 8 Medan Tinggal Kelas, Kepsek Sebut karena Absen 52 Hari, Bukan karena Laporan Pungli
(Penulis: Perdana Putra, Sigiranus Marutho Bere | Editor: Aloysius Gonsaga AE, Teuku Muhammad Valdy Arief, Rachmawati)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.