Buntut Pencemaran Laut, DKP Jateng Pastikan Tambak Udang di Karimunjawa Ditutup Tahun Ini

SEMARANG, KOMPAS.com - Buntut terjadinya polemik pencemaran lingkungan di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah memastikan puluhan tambak udang penyebab pencemaran ditutup tahun ini.

Kepala DKP Jateng, Fendiawan mengungkapkan, penutupan itu sejalan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara yang baru 2022-2042, yang menjelaskan, keberadaan tambak udang di Karimunjawa tidak diakomodir, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan penutupan.

"Kalau dari yang ada, nanti akan ditutup ya, sudah dipastikan, sudah ada perdanya di sana, bahwa tidak ada operasional tambak udang," ungkap Fendiawan, ditemui Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya penutupan itu perlu segera dilakukan mengingat kerusakan yang dialami Karimunjawa semakin serius.

Baca juga: Karyawan Warung Bakso di Semarang Perkosa Rekan Kerjanya, Pelaku: Saya Nafsu

Bahkan, sebagian petambak udang tidak mematuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang semestinya.

"Kita tahu kemarin pencemaran cukup tinggi. Sudah ada IPAL tapi belum menyelesaikan, oleh karena itu, penataan di RTRW sudah ada, memang di sana untuk pariwisata," kata dia.

Fendi menuturkan, penutupan harus dilakukan masimal dua tahun setelah Perda RTRW diundangkan pada 2022 lalu.

"Maksimal penutupan tambak dari perda yang ada 2 tahun sejak ditandatagi, diharapkan nanti semua tidak ada lagi aktivitas di sana, mungkin 2024/2025 diharapkan sudah selesai," beber dia.

Dengan adanya penutupan, dia harap pemda setempat dan masyarakat dapat mengembalikan ekosistem dan potensi pariwisata yang menjadi nilai tambah di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

"Memang butuh waktu untuk pemulihan, paling tidak dengan purifikasi di sana dan penanaman mangrove. Partisipasi masyarakat dan pemerintah kita harus berkolaborasi bersama agar dapat kembali seperti dulu lagi," kata dia.

Lebih lanjut, untuk mendukung kegiatan wisata bahari, dia akan mengadakan edukasi kebaharian. Pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemkab Jepara.

"Mudah-mudah insya Allah bisa Karimunjawa kembali seperti dulu lagi, sebagai wisata dan menumbuhkan ekonomi masyarakat pesisir di sana karena memang kekhususan wilayah Karimunjawa cukup jauh dan termasuk pulau kecil. Sehingga sumber daya alam di sana betul-betul menjadi penopang ekonomi," ujar dia.

Wilayah seluas 29,2 juta hektare laut di Indonesia termasuk wilayah konservasi pada 2024. Masih terdapat 500 hektare laut yang menjadi target Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) RI untuk masuk wilayah konservasi.