Jokowi Singgung Korupsi Proyek saat Resmikan 4.990 BTS

MINAHASA UTARA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian 4.990 Base Transceiver Station (BTS) Sinyal 4G dan 11 Stasiun Bumi Satelit Republik Indonesia (Satria 1).

Peresmian secara simbolis dengan menekan tombol dilakukan Jokowi di Desa Bowong Baru, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).  

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, Indonesia itu negara besar dengan 17.000 pulau sehingga penyiapan infrastruktur, baik jalan, pelabuhan, bandara, dan infrasruktur kesehatan serta pendidikan sangatlah tidak mudah, tidak seperti negara negara lain yang hanya satu daratan.

Baca juga: Kaesang Sindir Korupsi BTS: Kalau Enggak Dikorupsi, Internet Kita Lebih Cepat dari Sekarang

Selama menjadi presiden, Jokowi mengatakan sudah membangun infrastruktur konektifitas, yang salah satunya adalah tol langit seperti pembangunan BTS. Hal itu agar masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital.

"Masalahnya ada problem, korupsi, sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan pada Jaksa Agung, 'Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi, tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti'. Karena biasanya kalo sudah ada masalah yang ada kaitan dengan korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau tidak mangkrak, tidak jadi diteruskan,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia telah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengawal proyek ini. Ia juga menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengawal pengamamanan pembangunan 630 BTS di Papua, mengingat kondisi medan dan letak geografis daerah tersebut.

Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan pekerjaan proyek konektifitas ini terkendala bukan masalah teknis, melainkan persoalan adminstratif dan hukum. Namun pihaknya berjanji akan menuntaskan pada semester pertama tahun 2024.

“Memang banyak pertanyaan kenapa kita cepat bisa 4 bulan ini yang mangkrak atau belum terbangun bisa kita selesaikan karena memang sebenarnya persoalannya lebih banyak persoalan administratif hukum dibanding persoalan teknik. Bukan soal teknisnya tapi soal administrasi dan hukumnya. Untung kita harus berterima kasih kepada Kejaksaan Agung, BPKP, Kementerian Keuangan, yang sudah membantu proses percepatan pembangunan BTS,” katanya.

Budi menambahkan, ketersediaan konektivitas internet adalah hak rakyat. Bahkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan beberapa lembaga dunia menegaskan ketika rakyat tidak dapat mengkases internet, maka itu tanggung jawab negara.

Baca juga: Tower BTS di Tegal yang Ditolak Warga Ternyata 2 Tahun Belum Bayar Pajak, Terancam Disegel

Saat ini, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo telah membangun 11 stasiun bumi yang tesebar di beberapa titik, di antaranya Manokwari, Timika, Jayapura, Pontianak, Kupang, Ambon, Banjarmasin, Tarakan, Cikarang, Batam dan Sulawesi Utara, yang merupakan infrastruktur pendukung pengoperasian Satelit Satria 1.

Satelit Republik Indonesia (Satria 1) diluncurkan pada 19 Juni 2023 lalu dan diklaim terbesar di Asia dengan kapasitas 150 Gbps. Sagtelit ini berfungsi mengirimkan sinyal dan frekuensi yang akan ditangkap oleh 11 stasiun bumi untuk disebarkan ke daerah 3T di wilayah Indonesia.

Dari 11 stasiun bumi, satu di antaranya terdapat di Desa Matungkas, Kabupaten MInahasa Utara, Sulawesi Utara.

Bupati Minahasa Utara Joene Ganda berharap 18 desa baik di daratan maupun kepulauan yang berada di wilayahnya yang selama ini masih sulit mengakses internet dapat terfasilitasi.

“Kami sudah mengusulkan bahwa di Minahasa Utara ada 18 desa yang masih belum terhubungkan atau belum memiliki jaringan telekomunikasi, terutama 4G. Sudah kita sampaikan ada 6 di daratan dan 12 yang ada di kepulauan," katanya.