Kronologi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Banda Aceh

KOMPAS.com - Ratusan pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Meuseraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh, diusir oleh mahasiswa, Rabu (27/12/2023).

Sebelum mengangkut paksa warga Rohingya, mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh itu menggelar unjuk rasa di DPR Aceh.

Dalam demonstrasi tersebut, massa dari BEM Nusantara menyuarakan aksi tolak Rohingya.

"Kami mendesak pimpinan DPRA keluar temui kami," ujar seorang orator, dikutip dari Serambinews.

Aksi dilanjutkan dengan mendatangi lokasi penampungan Rohingya. Dalam video yang beredar, kondisi saat itu riuh dengan teriakan mahasiswa.

Baca juga: Mahasiswa Bawa Paksa 137 Pengungsi Rohingya ke Kanwil Kemenkumham Aceh

Kedatangan rombongan mahasiswa ini membuat sejumlah pengungsi perempuan dan anak-anak menangis.

Dari gerakan tubuhnya, para pengungsi terlihat menangkupkan tangan seperti memohon.

Mahasiswa lantas meminta pengungsi untuk meninggalkan lokasi tersebut. Sekitar 137 pengungsi Rohingya diarahkan ke truk, lalu dibawa ke kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh.

"Kami mengangkat Rohingya ke mobil, kita mengantarkan Rohingya ke Kemenkumham Aceh," ucap Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi T Wariza Ismandar, Rabu.

Baca juga: Mahfud MD Pindahkan 137 Pengungsi Rohingya Usai Diangkut Paksa Mahasiswa di Aceh

Dia mengatakan, rencana awalnya, mahasiswa ingin membawa warga Rohingya ke Imigrasi. Namun, karena di kantor tersebut sedang ada pembangunan gedung, tujuan dialihkan ke Kemenkumham Aceh.

Menurut Wariza, seharusnya Imigrasi atau Kemenkumham menjadi garda terdepan penanganan pengungsi Rohingya.

"Belum ada tindakan, jadi kita minta Imigrasi untuk mendeportasi Rohingya," ungkapnya, dilansir dari Antara.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut DPR Aceh mengeluarkan pernyataan menolak pengungsi Rohingya.

"Tuntutan kita juga segera konfirmasi dan mendesak Pemerintah Pusat menemukan titik temu permasalahan Rohingya," tuturnya.

Baca juga: UNHCR Sebut Pengungsi Rohingya Jadi Sasaran Kampanye Kebencian Terkoordinasi

Mahfud MD: pengungsi Rohingya ditempatkan di satu tempat aman

ANTARA FOTO/AMPELSA Mahasiswa bersama polisi membantu menaikan sejumlah imigran etnis Rohingya ke truk saat berlangsung pemindahan paksa di penampungan sementara gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/12/2023). Sebanyak 137 pengungsi imigran etnis Rohingya yang ditempatkan di penampungan sementara gedung BMA itu dipindahkan paksa mahasiswa setelah menggelar aksi damai ke kantor Kemenkumham Provinsi Aceh. (ANTARA FOTO/Ampelsa/Spt)

Terkait insiden di Banda Aceh, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menuturkan, para pengungsi Rohingya akan ditempatkan di tempat aman.

"Satu ditempatkan di Gedung PMI (Palang Merah Indonesia), sebagian lagi ditempatkan di Gedung Yayasan Aceh. Karena saya sudah koordinasi dengan Ketua PMI pusat, Pak Jusuf Kalla," jelasnya di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan bahwa penampungan warga Rohingya merupakan urusan kemanusiaan. Nantinya, mereka akan diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Orang (Rohingya) kalau diusir tidak bisa pulang ke negerinya. Daripada terkatung-katung, kita tampung dulu sementara, nanti dikembalikan melalui PBB, karena yang punya aturan PBB," terangnya.

Baca juga: Suasana Tegang dan Tangisan Pengungsi Rohingya Saat Diangkut Paksa Pendemo di BMA Banda Aceh

Oleh karena itu, Mahfud meminta personel kepolisian menjaga keamanan para pengungsi Rohingya agar insiden pada Rabu tak terulang.

"Saya sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga (para pengungsi). Karena ini soal kemanusiaan," bebernya.

Sementara itu, United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) atau Badan Pengungsi PBB, menyampaikan, insiden di BMA Banda Aceh diduga merupakan hasil dari kampanye online terkoordinasi, yang mana di dalamnya termuat misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian terhadap pengungsi.

"Badan Pengungsi PBB juga memperingatkan masyarakat umum untuk mewaspadai kampanye online yang terkoordinasi dan dikoreografikan dengan baik di platform media sosial, yang menyerang pihak berwenang, masyarakat setempat, pengungsi dan pekerja kemanusiaan, menghasut kebencian dan membahayakan nyawa," papar UNHCR dalam keterangan resmi di situsnya.

Baca juga: Menlu Retno Enggan Tanggapi soal Pengangkutan Paksa Pengungsi Rohingya di Aceh

Sumber: Kompas.com (Penulis: Andhi Dwi Setiawan | Editor: Reni Susanti), Serambinews.com, Antara