Tegaskan Sambut Prabowo sebagai Menhan, Pj Gubernur Jateng: Tidak Ada Kepentingan Apa-apa

SEMARANG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana buka suara terkait dengan video dirinya menyambut Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto bersama jajaran Partai Gerindra. 

Nana mengakui dirinya turut menjemput Prabowo Subianto di Bandara Ahmad Yani Semarang. Namun, dirinya menjemput Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI yang berkunjung ke Kota Semarang.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Video Pj Gubernur Jateng Sambut Prabowo Bersama Petinggi Gerindra

“Menjemput ya, menjemput dan menerima dengan baik. Jadi seluruh menteri atau pemerintahan pusat, dalam hal ini kementerian atau lembaga, ketika ada kesempatan untuk menjemput, kami lakukan penjemputan itu,” ujar Nana usai acara Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel Patra, Kota Semarang, Kamis (21/12/2023) malam.

Sebagai Pj Gubernur, Nana berkewajiban melakukan penjemputan tersebut. Nana meyakini hal itu lumrah dilakukan oleh pejabat di daerah.

“Itu suatu keharusan bagi kita sebagai pejabat daerah, tentunya memberi penjemputan itu lumrah, hal yang biasa itu,” imbuhnya.

Dia mengatakan penjemputan itu juga dilakukannya kepada seluruh menteri yang berkunjung di Jateng.

“Dan tidak hanya kepada Pak Menhan, kami juga menjemput hampir semua menteri yang datang ke wilayah kami, tidak ada kepentingan apa-apa,” tegasnya.

Nana menambahkan usai melakukan penjemputan itu, pihaknya dan Prabowo melanjutkan agenda masing-masing. Sehingga dirinya tidak terlibat dalam kegiatan kampanye Prabowo. 

“Kemarin kan itu kejadiannya di Bandara Lanumad, itu acaranya hanya penjemputan. Dan setelah penjemputan itu beliau (Prabowo) melakukan kegiatan. Kami pun melakukan kegiatan yang lain. Kami tidak pernah melakukan kegiatan, apalagi terkait masalah Pemilu, itu tidak kami lakukan,” ungkapnya.

Dia menegaskan sebagai Pj kepala daerah harus menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis.

“Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj Walikota adalah kepala daerah, ya memang kita harus netral. tapi dalam hal kedinasan itu hal yang wajar ketika kita menjemput pimpinan kita. Menteri, Ketua DPR, ketua MPR itu atasan kami, suatu hal yang wajar untuk kami jemput,” pungkasnya.