KOMPAS.com - Papua Barat bakal memiliki kantor baru Kejaksaan Tinggi. Pasalnya, proyek pembangunan sudah dimulai.
Hal itu ditandai dengan ground breaking pembangunan gedung utama Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada Rabu (14/12/2023) di Manokwari, yang dipimpin kepala kejaksaan tinggi Dr Harli Siregar.
Selama ini kejaksaan tinggi Papua Barat menggunakan eks kantor Bupati Manokwari di jalan Pahlawan sebagai kantor.
Baca juga: KPK Periksa 6 Pegawai BPK Papua Barat soal Dugaan Pengondisian Temuan Pemeriksaan
Kantor gedung utama Kejaksaan Tinggi dibangun di atas lahan seluas 3 hektare. Lahan itu dihibahkan Pemerintah Papua Barat.
Biaya proyek yang dikerjakan PT Cipta Multi Kreasi sebesar Rp 117 miliar dari APBN.
"Hari ini kita lakukan ground breaking pembangunan gedung utama Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat."
"Ini proyek multi-years yang ditargetkan selama 2 tahun, pekerjaan pertama pematangan lahan tahun 2023 dan pembangunan yang akan diselesaikan Desember 2024," kata Harli Siregar.
Harli juga menyebut bahwa selain pembangunan gedung utama, pihaknya berupaya agar dalam tahun ini juga dibangun gedung pendukung yang nantinya dibantu Pemerintah Daerah.
Baca juga: Papua Barat Daya Bentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting
"Yang dianggarkan oleh negara sebesar Rp 117 miliar untuk membangun gedung utama tetapi kita tidak tinggal diam begitu saja."
"Akan diupayakan makalah pemerintah daerah bisa memberikan bantuan hibah untuk membangun gedung penunjang, seperti fasilitas rumah ibadah," ucapnya.
"Kita berharap tahun 2025 kejaksaan tinggi Papua barat sudah menempati bangunan gedung baru," katanya.
Dia memberi apresiasi kepada pemerintah Papua Barat atas sumbangsih terhadap Kejaksaan.
"Kita bersyukur dengan dibantu pemerintah daerah proyek ini sudah bisa dikerjakan terutama bantuan hibah tanah yang sudah disertifikasi," ucapnya menambahkan.
Baca juga: Ditresnarkoba Polda Papua Barat Tangkap 2 Pemuda Asal Palopo yang Bawa Sabu 6,46 Gram
Harli menyebut ada cerita panjang mengapa kantor kejaksaan tinggi baru dibangun pada saat ini.
"Ini kan soal kemampuan keuangan negara, 3 atau 4 tahun lalu kita kan sudah usahakan tanah melalui pemerintah provinsi, selanjutnya bantuan untuk pematangan lahan termasuk pembangunan rumah dinas (pejabat utama)," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.