7 Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal dan Program Kerjanya

Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi keamanan dengan kebijakan sebagai negara hukum. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

4. Perburuhan

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional.

5. Pendidikan dan Pengajaran

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan, pendidikan, dan pengajaran.

Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

6. Luar Negeri

• Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
• Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan negara dan rakyat.
• Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepat-cepatnya.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1

Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 adalah kabinet keempat yang dibentuk setelah dibubarkannya negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kabinet tersebut berlangsung pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 juli 1955.

Sebutan lain Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 adalah Kabinet Ali Sastroamijoyo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamijoyo-Wongsonegoro-Zainul Arifin.

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 1

Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1 memiliki empat program kerja.

Dalam Negeri

Keamanan

1. Memperbaharui politik, mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas dan membangkitkan tenaga rakyat.
2. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara.

Pemilihan Umum 

Segera melaksanakan pemilu guna Konstituante dan DPR.

Baca juga: Penyebab Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Kemakmuran dan Keuangan

1. Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.
2. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.
3. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan.
4. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.

Organisasi Negara

1. Memperbaharui politik desentralisasi melalui jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah.
2. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai.
3. Memberantas korupsi dan birokrasi.

Perburuhan

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya.

Perundang-undangan

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan.

Irian Barat

Mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republlik Indonesia secepat-cepatnya.

Politik Luar Negeri

1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia.
2. Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar unie-statuut menjadi hubungan internasional biasa.
3. Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara.

Kebijakan Pemerintah

Mengusahakan penyelesaian semua perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap

Baca juga: Kabinet Burhanuddin Harahap: Latar Belakang, Susunan, dan Kebijakan