7 Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal dan Program Kerjanya

KOMPAS.com - Masa Demokrasi Liberal di Indonesia terjadi pada tahun 1950 hingga 1959.

Periode masa Demokrasi Liberal berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959.

Ciri sebuah negara yang menganut Demokrasi Liberal adalah negara dipimpin perdana menteri dan presiden sebagai kepala negara. 

Selama periode tersebut terbentuk sebanyak tujuh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri yang berbeda-beda.

Berikut ini adalah 7 kabinet pada masa demokrasi liberal.

Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

1. Kabinet Natsir 

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang ditunjuk presiden dan diresmikan pada tanggal 7 September 1950, berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No 9 tahun 1950.

Kabinet Natsir berlangsung hingga Maret 1951.

Pemimpin Kabinet Natsir adalah Perdana Menteri Mohammad Natsir. Kabinet Nastsir berkoalisi dengan Partai Masyumi bersama Partai Nasional Indonesia.

Baca juga: Kabinet Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Program Kerja Kabinet Natsir

Kabinet Natsir mempunyai sejumlah program kerja, yaitu:

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 dalam UUD Sementara 1950.
3. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman.
4. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang kesehatan dan kecerdasan.
6. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.

2. Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman adalah salah satu kabinet yang dibentuk setelah Indonesia Merdeka.

Pembentukan Kabunet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 dan dibubarkan pada tanggal 3 April 1952, sekitar satu tahun kemudian.

Program Kerja Kabinet Sukiman

1. Dalam menjamin keamanan dan ketentraman, negara menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum.
2. Mempercepat Pemilu dan melaksanakan otonomi daerah.
3. Menyiapkan undang-undang mengenai pengakuan Serikat Buruh dan perjanjian kerja sama.
4. Melaksanakan dan membuat rencana kemakmuran nasional dalam jangka penting dengan tujuan meningkatkan sosial ekonomi rakyat.
5. Memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan para petani.
6. Menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif demi menciptakan perdamaian.
7. Memasukkan secepatnya Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia.

3. Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca juga: Kabinet Wilopo: Proses Terbentuk, Program Kerja, dan Penyebab Jatuh

Kabinet Wilopo diketuai oleh Wilopo yang berlangsung pada periode 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953.

Program Kerja Kabinet Wilopo

Dalam memimpin Kabinet Wilopo, Wilopo merumuskan sebanyak enam program kerja.

Program Kerja Kabinet Wilopo tidak jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya. Wilopo hanya melengkapi dan menyempurnakan yang dianggap penting.

Hal tersebut tidak lain mengingat Indonesia baru merdeka, sehingga masalah kompleks tidak dapat diselesaikan dalam satu masa kabinet saja.

Berikut ini adalah program kerja Kabinet Wilopo yang diajukan dan diterima oleh presiden.

1. Organisasi Negara

• Melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan-dewan daerah.
• Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah.
• Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.

2. Kemakmuran

• Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat.
• Melanjutkan usaha perubahan agraria.

3. Keamanan

Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi keamanan dengan kebijakan sebagai negara hukum. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

4. Perburuhan

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional.

5. Pendidikan dan Pengajaran

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan, pendidikan, dan pengajaran.

Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

6. Luar Negeri

• Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
• Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan negara dan rakyat.
• Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepat-cepatnya.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1

Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 adalah kabinet keempat yang dibentuk setelah dibubarkannya negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kabinet tersebut berlangsung pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 juli 1955.

Sebutan lain Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 adalah Kabinet Ali Sastroamijoyo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamijoyo-Wongsonegoro-Zainul Arifin.

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 1

Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1 memiliki empat program kerja.

Dalam Negeri

Keamanan

1. Memperbaharui politik, mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas dan membangkitkan tenaga rakyat.
2. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara.

Pemilihan Umum 

Segera melaksanakan pemilu guna Konstituante dan DPR.

Baca juga: Penyebab Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Kemakmuran dan Keuangan

1. Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.
2. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.
3. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan.
4. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.

Organisasi Negara

1. Memperbaharui politik desentralisasi melalui jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah.
2. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai.
3. Memberantas korupsi dan birokrasi.

Perburuhan

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya.

Perundang-undangan

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan.

Irian Barat

Mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republlik Indonesia secepat-cepatnya.

Politik Luar Negeri

1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia.
2. Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar unie-statuut menjadi hubungan internasional biasa.
3. Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara.

Kebijakan Pemerintah

Mengusahakan penyelesaian semua perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap

Baca juga: Kabinet Burhanuddin Harahap: Latar Belakang, Susunan, dan Kebijakan

Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung selama periode 12 Agustus 1955 hingga 3 maret 1956.

Kabinet Burhanuddin Harahap disebut juga sebagai Kabinet Nasional. Hal tersebut karena, jumlah partai yang tergabung dalam kabinet ini sebanyak 13 partai yangg didominasi oleh Partai Masyumi.

Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

1. Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril pemerintah, contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru.
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955.Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
4. Memberantas korupsi.
5. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo 2

Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 dibentuk setelah Kabinet Burhanuddin Harahab bubar.

Tugas Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 berlangsung selama periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957.

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 2

Pembatalan KMB

Menyelesaikan atas pembatalan seluruh perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) secara unilateral, baik secara formil maupun materil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya.

Irian Barat

• Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional.
• Membentuk Provinsi Isrian Barat.

Luar Negeri

• Menjalankan politik luar negeri yang bebas adan aktif, berdandsarkan kepentingan rakyat dan menuju perdamaian dunia.
• Meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung.

Dalam Negeri

• Melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan, ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian.

Setelah bertugas selama satu tahun, Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Penyebabnya adalah terjadi perpecahan antara Partai PNI dan Masyumi.

7. Kabinet Djuanda

Baca juga: Panca Karya, Lima Program Kerja Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 9 April 1957. Periode Kabinet Djuanda berlangsung sampai tanggal 10 Juli 1959.

Pimpinan Kabinet Djuanda adalah Ir H Djuanda Kartawidjaja yang juga sebagai Perdana Menteri.

Kabinet Djuanda juga disebut Kabinet Karya. Hal ini karena, tokoh-tokoh dalam kabinet tersebut merupakan para ahli di bidangnya masing-masing dan bukan representasi dari partai tertentu.

Program Kerja Kabinet Djuanda disebut Panca Karya, yaitu:

1. Membentuk Dewan Nasional.
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
3. Melanjutkan Pembatalan KMB.
4. Memperjuangkan Irian Barat.
5. Mempercepat pembangunan.

Penulis: Verelladevanka Adrymarthanino | Editor: Nibras Nada Nailufar, Tri Indriawati

sma13smg.sch.id

kebudayaan.kemdikbud.go.id

www.kompas.com

adjar.grid.id