Pemprov Sumbar Usulkan Syafii Maarif Jadi Pahlawan Nasional

PADANG, KOMPAS.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan nama Prof. Syafii Maarif sebagai pahlawan nasional ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pengusulan itu berdasarkan jasa-jasa almarhum yang luar biasa dalam memperjuangkan bangsa.

"Tahun ini kita usulkan nama Prof. Syafii Maarif ke Kemensos untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional," kata Kepala Dinas Sosial Sumbar, Arry Yuswandi yang dihubungi Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Mengenang Buya Hamka, Ulama dan Sastrawan yang Lapang Hati

Arry menyebutkan Syafii Maarif lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Sumbar, pada 31 Mei 1935.

Ia adalah pendiri Maarif Institute, Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).

Beliau juga dikenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kebangsaan.

Syafii Maarif meninggal dunia pada 27 Mei 2022 di Gamping, Sleman, Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta.

"Selain Sumbar, beberapa pihak yang mengusulkan Buya Syafii Maarif sebagai pahlawan nasional adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta," jelas Arry.

Baca juga: Cerita Kedekatan Buya Syafii Maarif dengan Jakob Oetama...

Arry menyebutkan Sumbar sebelumnya juga mengusulkan dua nama untuk menjadi pahlawan nasional.

Mereka adalah Khatib Sulaiman dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau yang dikenal dengan nama Inyiak Canduang.

Inyiak Canduang adalah seorang ulama Minangkabau yang mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pada tahun 1928.

Ia adalah tokoh yang menyebarluaskan gagasan keterpaduan adat Minangkabau dan syariat Islam lewat ungkapan Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Dia juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda.

Baca juga: Ketua PP Muhammadiyah Resmikan Serambi Buya Syafii

Sementara Khatib Sulaiman gugur dalam Peristiwa Situjuah pada 15 Januari 1949, bersama 68 pejuang lainnya yang dibantai oleh Belanda.

Saat itu ia menjabat sebagai Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah dalam struktur Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.

"Keduanya sudah kita usulkan tahun 2021 dan 2022 lalu," jelas Arry.