Usut Dugaan TPPO, Polisi Selidiki Perusahaan Penyalur Pekerja Migran di Garut

GARUT, KOMPAS.com – Polisi terus selidiki kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Garut, Jawa Barat. 

Sebelumnya, polisi telah menggerebek dua lokasi kantor penyalur pekerja migran Indonesia ilegal pada Rabu (7/6/2023). 

“Kita lagi dalami, yang satu kemungkinan akan naik sidik dan akan ditetapkan tersangka, yang satu lagi sedang didalami karena sudah bekerja sejak tahun 2016,” jelas Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kamis (8/06/2023) sore saat dihubungi lewat telepon genggamnya. 

Baca juga: Rumah Polisi Tempat Penampungan Korban TPPO di Lampung Dipasang Garis Polisi

Rio menuturkan, upaya penegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja keluar negeri ini akan diperketat.

Hal itu sesuai arahan khusus dari Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Perintah Pak Kapolri langsung diturunkan ke bawah, kami langsung melakukan pengungkapan kasus tadi malam,” jelas Rio.

Baca juga: Terjerat Janji Gaji Besar, 24 Wanita Asal NTB Jadi Korban TPPO

Saat ini, menurut Rio, pihaknya sudah memproses dua kasus. Salah satu kasus yang telah diproses sejak satu bulan lalu ini terkait pekerja migran yang siap diberangkatkan ke Jepang, Thailand hingga Norwegia untuk bekerja di kapal. 

“Satu LP ini (kasus), kita temukan ada penampungan, ada 10 orang yang siap diberangkatkan ke Thailand, Jepang dan Norwegia untuk bekerja di kapal, mereka ada yang orang Garut dan juga Makassar yang dibawa ke Garut,” katanya.

Thinkstock Ilustrasi Perdagangan Manusia.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Komarudin mengungkapkan, dua perusahaan yang digerebek aparat kepolisian Polres Garut pada Rabu (7/6/2023) tersebut, tidak terdaftar di Dinasnya. 

“Tidak terdaftar di Garut, sudah kita cek, memang illegal,” jelas Komarudin, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Kabupaten Garut yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Kamis (8/6/2023) sore. 

Selain itu, Komar menyebut bahwa kedua perusahaan tersebut melakukan rekruitmen pekerja di Garut tanpa ada laporan ke Disnakertrans Kabupaten Garut.

“Cuma itu (perekrutan) tanpa laporan, bahkan lurahnya juga yang punya wilayah tidak tahu (ada perusahaan itu),” katanya.