Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Rekomendasi DPP, Berkas Pendaftaran Bacaleg PPP dan Demokrat Brebes Dikembalikan KPU

Kompas.com - 13/05/2023, 00:00 WIB
Tresno Setiadi,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

BREBES, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes, Jawa Tengah, mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat, Jumat (12/5/2023).

Pengembalian dilakukan karena berkas pendaftaran bacaleg kedua partai dinyatakan belum lengkap. Termasuk di antaranya belum ada surat rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat.

Di hari ke-12 dibukanya pendaftaran, Jumat (12/5/2023), KPU Brebes menerima berkas dari tiga Parpol. Selain dari PPP dan Partai Demokrat, ada juga dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: PKS Daftarkan 48 Persen Bacaleg Perempuan ke KPU Jombang, Usung 9 Sosok Millennial

Selanjutnya KPU melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas para bacaleg tiga partai itu. Hasilnya, hanya PAN yang dianggap telah lengkap dalam pendaftaran hari itu.

Ketua KPU Brebes, Muamar Riza Pahlevi mengungkap, berkas pendaftaran bacaleg Partai Demokrat dan PPP harus dikembalikan karena belum sepenuhnya lengkap.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, hanya PAN yang sudah lengkap. Berkas dari Partai Demokrat dan PPP terpaksa kami kembalikan karena masih ada beberapa kekurangan," kata Riza kepada wartawan, di Kantor KPU Brebes, Jumat (12/5/2023).

Selain rekomendasi DPP, ada pula dokumen lain seperti surat keterangan dari Pengadilan Negeri dan surat keterangan kesehatan yang belum lengkap.

"Sebagian besar bacaleg itu belum melengkapi dokumen seperti suket (surat keterangan) sehat dan dari pengadilan. Kemudian soal rekomendasi dari Parpol itu," kata Riza.

Dia mengatakan  KPU memberi waktu hingga Minggu (14/5/2023) pukul 23.59 WIB untuk kedua Parpol melengkapi dokumen yang disyaratkan.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Brebes, Torikhin mengakui masih ada berkas yang belum dilengkapi. Dia mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti agar semua berkas bisa lengkap. Termasuk, surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat.

"Di antaranya kami kurang surat rekomendasi dari DPP. Besok Sabtu akan meminta DPP membuat rekom," kata Torikhin, saat dikonfirmasi wartawan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPC PPP Brebes, Muhamad Sidqi. Dia juga mengakui masih ada dokumen yang belum lengkap.

"Di waktu yang tersisa kami akan memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan KPU. Salah satunya adalah surat keterangan sehat dan termasuk rekomendasi. Rekomendasi sampai sekarang belum turun dan sedang diusahakan," ujar Sidqi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jembatan Penghubung Desa di Kepulauan Meranti Ambruk

Jembatan Penghubung Desa di Kepulauan Meranti Ambruk

Regional
Universitas Andalas Buka Seleksi Mandiri, Bisa lewat Jalur Tahfiz atau Difabel

Universitas Andalas Buka Seleksi Mandiri, Bisa lewat Jalur Tahfiz atau Difabel

Regional
Pemkab Bandung Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK RI

Pemkab Bandung Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK RI

Regional
Berikan Pelayanan Publik Prima, Pemkab HST Terima Apresiasi dari Gubernur Kalsel

Berikan Pelayanan Publik Prima, Pemkab HST Terima Apresiasi dari Gubernur Kalsel

Regional
Penculik Balita di Bima Ditangkap di Dompu, Korban dalam Kondisi Selamat

Penculik Balita di Bima Ditangkap di Dompu, Korban dalam Kondisi Selamat

Regional
Candi Ngawen di Magelang: Arsitektur, Relief, dan Wisata

Candi Ngawen di Magelang: Arsitektur, Relief, dan Wisata

Regional
Pria di Magelang Perkosa Adik Ipar, Korban Diancam jika Lapor

Pria di Magelang Perkosa Adik Ipar, Korban Diancam jika Lapor

Regional
Rambutan Parakan Terima Sertifikat Indikasi Geografis Pertama

Rambutan Parakan Terima Sertifikat Indikasi Geografis Pertama

Regional
Air Minum Dalam Kemasan Menjamur di Sumbar, Warga Wajib Waspada

Air Minum Dalam Kemasan Menjamur di Sumbar, Warga Wajib Waspada

Regional
Bersama Mendagri dan Menteri ATR/BPN, Walkot Makassar Diskusikan Kebijakan Pemda soal Isu Air di WWF 2024

Bersama Mendagri dan Menteri ATR/BPN, Walkot Makassar Diskusikan Kebijakan Pemda soal Isu Air di WWF 2024

Regional
Ditahan 3 Hari, Dokter yang Cabuli Istri Pasien di Palembang Kena DBD

Ditahan 3 Hari, Dokter yang Cabuli Istri Pasien di Palembang Kena DBD

Regional
Pegi Disebut Otak Pembunuhan Vina Cirebon, Polisi: Ini Masih Pendalaman

Pegi Disebut Otak Pembunuhan Vina Cirebon, Polisi: Ini Masih Pendalaman

Regional
Tabrak Tiang Lampu, Pembonceng Sepeda Motor Asal Semarang Tewas di TKP

Tabrak Tiang Lampu, Pembonceng Sepeda Motor Asal Semarang Tewas di TKP

Regional
Tembok Penahan Kapela di Ende Ambruk, 2 Pekerja Tewas

Tembok Penahan Kapela di Ende Ambruk, 2 Pekerja Tewas

Regional
Kekecewaan Pedagang di Pasar Apung 3 Mardika, Sudah Bayar Rp 30 Juta tapi Dibongkar

Kekecewaan Pedagang di Pasar Apung 3 Mardika, Sudah Bayar Rp 30 Juta tapi Dibongkar

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com