“(Soal hal ini), saya akan menemui pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) biar banyak pelatihan yang didanai sehingga bisa mendukung IKN. Jadi, kalau (pemerintah) membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu, kami punya,” tutur dia.
Strategi ketiga, sambung dia, Pemkab Tabalong akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diwujudkan dengan menciptakan pelayanan publik yang nyaman dan prima.
Salah satunya, melalui pembangunan mal pelayanan publik (MPP) di Kecamatan Murung Pudak.
“(MPP Tabalong) merupakan MPP pertama di Kalsel. Melalui MPP, masyarakat bisa mengurus administrasi secara mudah dan gratis,” kata dia.
Selanjutnya, strategi keempat adalah menguatkan sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dan tanaman pangan.
“Kami pernah punya pengalaman buruk terkena inflasi. Uangnya ada, tetapi barangnya tidak ada karena pangan kami sedikit. Berangkat dari situ, kami menggenjot sektor pertanian. Hasilnya cukup bagus dan berhasil mengendalikan inflasi. Begitu muncul wacana IKN, kami makin concern. Tak hanya swasembada, kami juga mulai produksi,” kata Anang.
Meski begitu, masih terdapat hambatan pada penjualan komoditas utama lokal, yakni karet, yang mengisi 16.000 hektare daratan Kabupaten Tabalong.
Baca juga: Ke Tabalong Gunakan Pesawat ATR, Jokowi Didampingi Prabowo Subianto dan Pramono Anung
“Harga karet sangat landai. Komoditas lain mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, tetapi tidak dengan karet. Kalau nilai beli karet stabil di atas Rp 10.000, kami bisa mengembangkan potensi ini,” kata Anang.
Selain pertanian dan komoditas, Anang juga tengah mendorong Kabupaten Tabalong agar menjadi pusat agribisnis dan perdagangan.
“Sebagai salah satu wilayah pusat pertambangan, Kabupaten Tabalong harus memiliki alternatif. Sebab, deposit pertambangan semakin berkurang dan harus diimbangi dengan menyiapkan (alternatif) manakala tambang habis,” terang dia.
Terobosan itu, kata Anang, telah dimulai 15 tahun lalu saat ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabalong. Kini, pergeseran ini perlahan sudah mulai terwujud.
“Perlu diingat, terobosan ini bukan berarti meniadakan tambang. Kami hanya berusaha untuk tidak bergantung. Sebab, pertambangan kan padat teknologi, tapi tidak tenaga kerja. Kalau sektor lain, bisa menyerap tenaga kerja,” kata Anang.