Urgensi Menegakkan Aturan terhadap Turis Asing di Bali

BELAKANGAN mulai mencuat satu per satu tingkah polah turis asing di Bali. Mulai dari kasus berkendara secara serampangan di jalanan tanpa mengindahkan aturan lalu lintas, meremehkan aparat penegak hukum, bersitegang dengan pemangku adat, dan juga kedapatan bekerja secara ilegal di Bali.

Misalnya video yang viral, yakni kasus turis dari Rusia yang kurang apresiatif terhadap penegak hukum kita di Bali belum lama ini.

Memang perlu dipahami bahwa setiap turis memiliki karakter bawaan masing-masing, tergantung negara asalnya.

Twitter WNA melakukan tindakan senonoh di Gunung Agung, Bali.

Tentu hal itu bukan rumus umum, karena saya sangat yakin masih banyak turis Rusia yang berlaku sebaliknya, yakni ramah dan respek terhadap segala aturan main yang ada di destinasi-destinasi wisata di dunia.

Contoh lainnya adalah turis China, misalnya. Banyak cerita berkembang bahwa mereka datang secara terorganisir, sebagian menikmati subsidi dari negaranya, berbelanja dengan aplikasi fintek milik perusahaan China di spot-spot perbelanjaan yang sudah menjadi rekanan penyelenggara perjalanan wisatanya, menginap di hotel yang sudah bekerja sama dengan sistem pembayaran online yang mereka gunakan, sehingga seolah-olah datang ke Bali hanya untuk buang sampah, daki, dan kotoran saja.

Meskipun begitu, layaknya turis lainnya, seperti turis Rusia, sambutan dan pelayanan oleh tuan rumah tetap harus diberikan sebagaimana layaknya.

Bukan hanya karena Bali adalah daerah wisata yang membutuhkan para turis sebagai sumber pendapatan utamanya, tapi juga karena begitulah memang sepatutnya sikap kita kepada warga negara lain yang datang berkunjung, jika kita juga ingin diperlakukan sama di negara mereka.

Namun jika menyangkut aturan main, sebaiknya tidak ada kompromi. Jika ada aturan yang dilanggar atau norma setempat yang tak dihormati, perlakuan tegas dari aparat pun harus diberikan, tanpa pandang bulu.

Aturan harus ditegakkan di Bali layaknya di wilayah Indonesia lainnya. Begitulah kedaulatan sebuah negara dijalankan (ditegakkan).

Perkembangan kasus-kasus perilaku turis asing di Bali seperti di atas memang cukup mengkhawatirkan kita sebagai warga negara Indonesia.

Bali memang sudah terkenal sebagai magnet wisata berkaliber internasional. Dengan kata lain, Pulau Dewata adalah salah satu destinasi kebanggaan kita.

Bahkan penyelenggaraan event sebesar KTT APEC dan G20 menuai pujian luar biasa, karena diselenggarakannya di Bali.

Namun, Bali semestinya tidak saja representasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, representasi hospitalitas warga negara Indonesia, dan representasi indahnya alam serta adat budaya Indonesia, tapi juga representasi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum maupun secara politik.

Karena itu, penegakan hukum Indonesia harus berlaku sama dengan di daerah lain alias tidak diskriminatif.