Sengkarut Persoalan Lahan di Gili Trawangan, Pemprov NTB Cari Solusi ke KPK

Karena tak puas lantaran tidak bertemu Gubernur NTB, massa bergerak ke Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana Kota Mataram. Mereka mendesak masuk ke dalam gedung sambil meneriakkan protes dan keberatan mereka atas kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai menyengsarakan warga Trawangan.

"Kami sudah lama diperlakukan tidak adil sejak Orde Baru sampai hari ini, kami ini adalah generasi keempat, kakek nenek dan orangtua kami telah lama membuka kawasan di Gili Trawangan hingga terkenal seperti saat ini. Kini akan kalian usir dari tanah yang telah kami jaga puluhan tahun lamanya," tekan Syamsul Bahri.

Baca juga: Buntut Curhatan Wisatawan Kena Catcalling di Gili Trawangan, Pemda Lombok Utara Akan Terbitkan SE

Mereka ditemui oleh Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Baiq Isvie mengatakan akan membicarakan secara serius masalah sengketa lahan di Gili Trawangan dengan Pemerintah Provinsi NTB.

"Beri kami waktu membicarakan ini, agar Bapak, Ibu bisa mendapatkan jawaban resmi dari kami, jawaban dan sikap kami atas masalah di Gili Trawangan," kata Isvie.