Buntut Kekayaan Berlimpah Oknum Pegawai Pajak yang Tidak Wajar, Buruh Jateng Minta Menkeu Copot Dirjen Pajak

SEMARANG, KOMPAS.com - Buntut masalah pejabat perpajakan yang belakangan ramai memiliki harta berlimpah di luar kewajaran, buruh Jateng meminta ketegasan pemerintah dan Menteri keuangan Sri Mulyani untuk mencopot Jabatan Dirjen Perpajakan.

"Dalam kondisi rakyat seperti ini, kondisi upah buruh menurun karena omnibus law, petani yang susah mendapat kesejahteraan karena impor beras. Tiba-tiba pola hidup pejabat kita berfoya-foya ini sangat sangat menyakitkan bagi kalangan kami menengah ke bawah. Pemerintah harus bertindak tegas. Ibu Sri Mulyani kami harap harus tegas, copot Dirjen Pajak," kata Aulia Hakim, Korlab Aksi, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Belum Berencana Panggil Istri Kepala BPN Jaktim yang Kerap Pamer Kekayaan

Hal itu disampaikan di sela aksi unjuk rasa puluhan buruh perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi (KSPI) dan elemen serikat buruh Jateng di depan gedung DPRD Jateng.

"Dirjen Pajak boleh berprestasi, tapi Pak Suryo Utomo harus dicopot karena dia bertanggung jawab atas konsekuensi jabatannya, untuk menetralisir ini, Mundur! Tanamkan itu rasa malu, karena Pak Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak tidak becus membimbing bawahannya mengawasi teman-teman pegawai pajak di bawahnya," tegasnya.

Terlepas prestasi yang telah dicapai selama ini, Aulia menilai Menkeu perlu menunjukkan sikap tegas dengan mencopot Dirjen Pajak sebagai bentuk tanggung jawab atas perilaku anak buahnya.

"Kementerian Keuangan, saat ini harus bertanggung jawab, saat ini banyak rekening (gendut) yang ditemukan, bahkan dari Pak Mahfud MD juga menemukam, ada Rp 300 triliun dan yang tidak bertuan, artinya ini ke rekening-rekening gedung pejabat ini semua cek di perpajakan jangan sampai ini telat, kalau telat maka ada gerakan terkait boikot pajak bisa saja terjadi kalau tidak diantisipasi, apalagi buruh kami 80 persen rakyat di ind adalah buruh," lanjutnya.

Pasalnya kejadian tersebut menimbulkan kebimbangan kaum buruh terhadap penggunaan untuk pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu perlu tindakan tegas demi mengembalikan kepercayaan publik.

"Inilah cara kami mencintai bangsa dan negara ini memohon pemerintah harus bertindak cepat, saat ini kan sudah banyak serikat-serikat boikot pajak tidak menbayar pajak, maka jangan sampai terjadi seperti itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya meminta DPR dan BPK segera membentuk tim khusus untuk audit forensik penerimaan pajak negara.

Baca juga: Pejabat Pemprov Gorontalo Dilarang Pamer Kekayaan dan Kurangi Main Medsos