Kebijakan Kontroversi Gubernur NTT, Cetak Biru Pendidikan, dan Nestapa Siswa

TAK ada yang lebih tabah selain hujan bulan Juni, guru honorer, dan siswa NTT. Kebijakan kontroversi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang membuat aturan masuk sekolah jam 5 pagi untuk siswa SMA di Kupang tentu saja menuai polemik.

Maksud dan tujuan Gubernur NTT sebenarnya baik, untuk mendorong sekolah unggulan di NTT masuk jajaran 200 besar sekolah maju di Indonesia.

Namun, kebijakan tersebut sangat membahayakan psikologi siswa dan guru. Selain itu, keselamatan mereka menuju sekolah pada pagi buta tidak terjamin.

Masuk jam 5 subuh, artinya mereka sudah harus bangun pukul 3 subuh. Jika rumah siswa jauh dari sekolah, bisa saja mereka bangun lebih pagi lagi. Banyak dari siswa dan guru yang mungkin saja tidak sempat sarapan.

Menerapkan kebijakan instan di dunia pendidikan sungguh berbahaya. Kebijakan diambil tidak boleh sepihak tanpa melibatkan pakar dan publik.

Sebelum kebijakan diterapkan, sesungguhnya harus melalui beberapa tahapan. Put dan Springer mengatakan bahwa dalam menerapkan kebijakan haruslah melalui tiga proses, yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi.

Dalam tahapan formulasi, sang gubernur hendaknya melibatkan pakar pendidikan sebagai pemberi masukan. Tidak boleh model otoriter dipakai.

Menerapkan kebijakan yang asal jadi akan semakin menambah daftar panjang nestapa pendidikan kita.

Saat ini, kita belum memiliki cetak biru pendidikan sehingga kebijakan "semau gue" sering diterapkan tanpa ada kajian mendalam. Jika kita memiliki cetak biru pendidikan, maka tidak akan ada kebijakan seperti yang diambil gubernur NTT.

Cetak biru akan mengarahkan dan mengatur semua hal besar yang akan dicapai, termasuk apa yang harus dilakukan selama kurun waktu tertentu untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Kalau mau kebijakan ini diterapkan, harusnya sang gubernur menyiapkan model sekolah boarding school yang akan lebih mengakomodasi kebijakan yang diinginkanya.

Segalanya akan lebih baik di sekolah boarding school karena mental siswa akan lebih siap, demikian juga dengan guru.

Menurut saya, kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi adalah bentuk pelanggaran terhadap program Merdeka Belajar di sekolah.

Kurikulum Merdeka bertujuan membuat siswa dan guru bahagia di sekolah. Sementara model belajar jam 5, siswa dan guru datang kesekolah dalam keadaan terpaksa, mengantuk, dan lapar.

Pihak Kemdikbud Ristek harus bisa mengambil tindakan untuk memastikan siswa dan guru aman secara fisik dan psikologi dalam menjalankan aktivitas belajar pagi-pagi buta tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, OECD, sebagai penyelenggara PISA, tidak pernah dalam laporanya menyarankan untuk memundurkan jam belajar siswa.

Negara-negara yang jadi juara di PISA selama 22 tahun penyelenggaraan even tersebut adalah negara yang jam sekolahnya pukul 8.00 dan di atas itu.

Meningkatkan kualitas pendidikan yang paling penting di Indonesia untuk saat ini adalah meningkatkan kualitas guru. Begitu pula infrastruktur sekolah.

Ini yang harus dibenahi dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah NTT jika memang menghendaki peningkatan kualitas pendidikan secara merata.

Buat kajian mendalam tentang kompetensi guru. Sebab guru adalah ujung tombak kemajuan pendidikan.

Bersikeraslah untuk melatih guru-guru memahami kurikulum sehingga bagus penerapannya di kelas. Jadikan program literasi sebagai program unggulan di NTT.

Kalau perlu telisik secara mendalam, apakah rakyatnya yang bersekolah sudah terpenuhi gizinya? Siapkan kantin gratis dengan menu gizi yang mencukupi.

Jika ini yang dilakukan, saya yakin seluruh masyarakat akan mendukung dan akan bertepuk tangan untuk sang gubernur.

Untuk sekolah unggulan, harusnya yang digenjot adalah program literasi, matematika, dan sains. Di tiga bidang tersebut, gubernur NTT harus tegas untuk meningkatkan kemampuan siswa. Program-program unggulan wajib ada untuk mendukung tiga bidang itu.

Jangan jadikan sektor pendidikan sebagai uji coba kebijakan yang tidak berarah. Siswa bukan kelinci percobaan.

Bayangkan saja, jam tidur siswa jadi terpotong. Sementara siswa SMA masih membutuhkan jam tidur yang cukup karena mereka masih dalam proses tumbuh kembang.

DPRD NTT sebaiknya membuka dialog dengan Gubernur NTT untuk membahas kebijakan kontroversi ini.

DPRD sebagai wakil rakyat berhak untuk mengintervensi dan membatalkan kebijakan yang tidak masuk akal ini.

Negara ini sudah cukup kenyang jadi bulan-bulanan di dunia internasional karena nilai PISA yang tidak naik-naik dan selalu jadi juru kunci di peringkat sepuluh terbawah.

Jangan lagi membuat dunia internasional menyoroti Indonesia karena keanehan kebijakan, bukan karena prestasi.