Warga Terdampak KIPP IKN Ingin Bertemu Jokowi dan Sampaikan Keluhan: Apa Kami Nyelonong, Kan Enggak Boleh

SEPAKU, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang lahannya terdampak patok Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Sepaku, Kalimantan Timur, bermaksud menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Negara sendiri melakukan kunjungan ke ibu kota Nusantara, dan sempat menginap pada Kamis (23/2/2023).

Teguh Prasetyo, warga Desa Bumi Harapan, saat ditemui Kompas.com Jumat (24/2/2023) mengungkapkan ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Jokowi langsung.

Baca juga: Jokowi ke IKN, Warga Dilarang Pasang Spanduk Keluhan Harga Ganti Rugi Lahan KIPP

Ditemui bersama dua warga lainnya, Ronggo Warsito dan Edy, Teguh menuturkan mereka ingin mengeluhkan taksiran harga yang diberikan tak sesuai lonjakan saat ini.

Berdasarkan taksiran yang disodorkan tim penilai, warga yang lahannya terdampak KIPP IKN hanya dihargai Rp 115.000 sampai Rp 300.000 permeter.

Sementara, mereka mengetahui bahwa harga tanah di kawasan yang masuk IKN melonjak sampai Rp 2-3 juta permeter.

Keluhan tersebut sempat mereka utarakan melalui spanduk. Namun jelang kunjungan Kepala Negara, spanduk itu harus dicopot.

"Warga mau pasang spanduk aja enggak bisa, dilarang petugas," ungkap Ronggo Warsito kepada Kompas.com.

Ronggo melanjutkan, warga di desa sebelah, tepatnya Kelurahan Pemaluan, juga sempat membentangkan spanduk berisi penolakan harga ganti rugi yang ditawarkan.

Baca juga: Warga Pemilik Tanah di Sekitar IKN Tuntut Ganti Rugi Rp 2 Juta Per Meter: Kami Tidak Jual Tanah, tapi Pemerintah Butuh

Tetapi sama seperti di Desa Bumi Harapan, spanduk itu diminta untuk dicopot.

"Kami ingin bertemu Pak Jokowi, tapi pasti melalui protokol. Bagaimana mau ketemu, spanduk yang mau dipasang aja dilarang, apalagi bertemu. Apa kami nyelonong, kan enggak boleh," terang Teguh.

Keluhan difasilitasi untuk disampaikan ke kecamatan

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Sepaku, AKP Kasiyono menekankan pihak kelurahan sudah memfasilitasi keluhan warga, untuk selanjutkan disampaikan ke kecamatan.

Baca juga: Cerita Hamidah Saat Ganti Rugi Lahan untuk IKN: Tak Bisa Baca, Hanya Mengangguk Saat Diberi Amplop Berisi Nominal

"Terkait itu (spanduk) sempat tersebar di medsos terus diklarifikasi oleh Bu Lurah. Karena selama ini yang ikut sosialisasi kan warga terdampak, namun belum ketemu oleh tim penilai. Ini tahapannya terus berproses," kata dia.

Kasiyono menerangkan, Proses sosialisasi, konsultasi hingga perhitungan nilai sudah dilakukan. Namun, nilai ganti rugi yang diusulkan tim penilai belum disepakati.

"Ini yang terus dikomunikasikan. Selanjutnya kami akan dorong agar harus ada sosialisasi soal nilai yang terbuka," pungkas dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton)