Warga IKN Terdampak Proyek Normalisasi Sungai Sepaku, BWS Kalimantan IV: Tidak Ada Relokasi, Hanya Ganti Rugi

SAMARINDA, KOMPAS.com - Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Harya Muldianto memastikan tidak ada relokasi warga yang terdampak proyek normalisasi Sungai Sepaku di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten PPU, Kaltim.

Harya mengatakan pihaknya hanya mengganti rugi bangunan atau tegakan yang dimiliki warga. Proses ganti rugi lahan, kata dia, merujuk pada UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Baca juga: Proyek Normalisasi Sungai Sepaku di IKN, Puluhan Rumah Warga Bakal Tergusur

"Kami tidak merelokasi. Tapi kami ganti lahan dan bangunan atau tegakan yang dimiliki warga. Kami harap ada win-win solution biar masyarakat pun enggak rugi, kami juga bisa kerjakan proyek dengan lancar," ungkap Harya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/2/2023).

Harya menjelaskan proyek normalisasi Sungai Sepaku bakal dikerjakan sepanjang 4,5 kilometer dengan kebutuhan lahan yang dibebaskan sekitar 200 hektar. Proyek Kementerian PUPR ini untuk pengendalian banjir di sekitar wilayah IKN.

"Proyek ini untuk program pengendalian banjir. Selama ini sebagian wilayah Sepaku masih tergenang banjir sehingga perlu penanganan," terang dia.

Saat ini, kata Harya, tim sedang melakukan sosialisasi Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP) dengan masyarakat. Proses ini diharapkan bisa berjalan lancar sampai terlaksananya proyek strategis nasional ini.

Kebutuhan lahan 200 hektar yang hendak dibebaskan sebagian berada di wilayah pemukiman padat. Banyak rumah sepanjang tepi Sungai Sepaku bakal terdampak. Hanya, Harya belum memberikan data jumlah rumah warga yang terdampak proyek normalisasi ini.

Karena tak ada relokasi, bangunan dan rumah-rumah warga tersebut bakal digusur setelah dibebaskan.

Baca juga: Cerita Warga di IKN, Tak Tahu Harga Ganti Rugi hingga Terpaksa Serahkan Lahannya kepada Pemerintah