Pemkab Aceh Utara Beli 7 Mobil Dinas Baru, Sebelumnya Mengaku Krisis Anggaran hingga Sulit Gaji Honorer

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, membeli tujuh unit mobil dinas baru, yaitu Fortuner dan Innova untuk pejabat di kabupaten itu.

Baca juga: Jalan yang Dikelola Perusahaan Migas di Aceh Utara Rusak bak Kubangan

Baca juga: Banjir Kepung Aceh Utara, Ada Wilayah Terisolasi karena Akses Putus Total

“Ya benar, rencana Fortuner dan Innova,” ujar Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Musnadi, saat dihubungi, Rabu (23/11/2022).

Rincian anggaran kendaraan yang akan dibeli, yaitu kendaraan untuk kepala daerah atau bupati senilai Rp 620 juta, untuk sekretaris daerah Rp 595 juta, asisten III dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing Rp 520 juta, dan anggaran kendaraan untuk kepala dinas pendidikan senilai Rp 520 juta.

Baca juga: Aceh Utara Buka Formasi 277 Guru PPPK, Ini Cara Daftarnya

Lalu dua unit mobil lainnya untuk pimpinan DPRD Aceh Utara masing-masing senilai Rp 600 juta.

Namun, saat ditanya, apakah mobil itu sudah tiba di Aceh Utara, Musnadi tidak lagi menjawab pesan yang dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp.

Dihubungi terpisah, Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Hamdani mengatakan, pembelian mobil dinas sangat dibutuhkan.

Meski di tengah krisis anggaran, pengadaan mobil baru terpaksa dilakukan.

“Karena mobil dinas bupati itu mobil lama jenis Prado. Sudah lama sekali, sekitar 10 tahun, sudah tidak layak,” sebutnya.

Dia mengatakan, memang tersedia mobil Alpard untuk dinas bupati. Namun, kendaraan itu tidak bisa digunakan untuk turun ke sejumlah desa di Aceh Utara.

“Kunjungan kerja, kondisi alam untuk menjangkau pelosok, maka dibutuhkan mobil baru,” ujar dia.

Sedangkan Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, tidak menjawab pesan yang dikirimkan tentang kenapa masih membeli mobil dinas dan tidak menggunakan sistem sewa untuk mobil dinas agar lebih hemat anggaran daerah.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengaku krisis anggaran sehingga hanya mengalokasikan anggaran untuk honorer untuk sembilan bulan saja.

Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2021.

Pemkab Aceh Utara beralasan tidak cukup anggaran untuk membayar gaji honorer di daerah tersebut selama 12 bulan.