Saat Keluarga Korban Tragedi Wasior Menuntut Perhatian Pemerintah...

MANOKWARI, KOMPAS.com- Korban dan keluarga korban tragedi Wasior berdarah tahun 2001 meminta agar pemerintah mempertanggungjawabkan kerugian materiil dan moril semenjak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat itu terjadi.

Tuntutan itu disampaikan kepada Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang dibentuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat berkunjung ke Wasior.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Bencana Banjir Bandang Wasior, Papua Barat, 150 Orang Meninggal Dunia

Akademisi Universitas Papua, Dr. Agus Sumule mengungkapkan, berdasarkan data di lapangan, terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat Wasior, para korban dan keluarganya menginginkan beberapa hal.

"Temuan di lapangan yakni ketika kita lakukan pertemuan dengan keluarga korban, mengonfirmasi laporan temuan Komnas HAM, kami memperoleh beberapa nama korban, kemudian dalam pertemuan itu korban sampaikan kekecewaan mendalam bahwa peristiwa yang terjadi 21 tahun lalu seakan tidak ada perhatian pemerintah mereka hanya ditemui oleh pihak lain di luar pemerintah," kata Sumule, Sabtu (5/11/2022).

Baca juga: Potret Kiwirok Papua Pasca-konflik, Bangunan Berantakan dan Terbakar, Bandara Ditumbuhi Rumput

Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah penggantian atas rumah-rumah yang dibakar. Mereka juga ingin anak-anak korban bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI Polri.  

"Mereka juga minta ada pembayaran dalam bentuk denda adat, berupa uang tunai dan jaminan pendidikan bagi anak-anak korban," katanya.

"Mereka minta proses yudisial tetap dilakukan, diusulkan dalam waktu dekat, dilakukan tanda nyata berasal dari pemerintah diberikan kepada korban dalam bentuk uang tunai, nama baik dari pada korban perlu dipulihkan," lanjut dia.

Dalam diskusi grup yang digelar oleh tim PPHAM dari Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko polhukam), Ketua Tim PPHAM Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnaki mengatakan, dilakukan penyelesaian terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM berat Wasior berdarah melalu upaya non-yudisial

"Upaya ini diharapkan lebih cepat lebih baik, untuk itu sebelum 31 Desember tugas kami harus selesai," kata dia usai kegiatan FGD, Sabtu (5/11/2022) malam di Manokwari.

Dia mengatakan, tim yang dibentuk bekerja berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 3 November 2022

"Untuk Wasior, ada 9 orang yang meninggal, 4 orang meninggal langsung, kemudian beberapa orang hilang, lalu ada 36 yang orang yang disiksa. Setelah kami ke lapangan ternyata ada yang masuk dalam data, maka dilakukan inventarisasi," katanya.

Dia juga menegaskan tidak menutup kemungkinan dilakukan upaya yudisial seperti yang saat ini dilakukan terhadap kasus Paniai Berdarah.

"Jadi berdasarkan data dari Komnas HAM itu ada sekitar 13 Kasus di Indonesia yang masuk dugaan pelanggaran HAM, dari Aceh, Lampung Jakarta dan Papua," katanya

Untuk kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua selain tragedi Paniai Berdarah sudah masuk proses yudisial, saat ini tim melakukan pendataan ke lapangan terhadap dua kasus lain yakni dugaan pelanggaran HAM Wasior dan Kasus Wamena Berdarah.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 4 November 2022

"Kami merekomendasi langkah untuk mencegah, jadi bukan hanya pemulihan tetapi pencegahan," ucap Kiki

Direktur LP3BH Manokwari, Yan Cristian Warinussy menambahkan, peristiwa kasus Wasior berdarah terjadi 21 tahun lalu, namun belum ada perhatian pemerintah, meski demikian ia mengapresiasi langkah Pemerintah Jokowi melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2022.

"Secara pribadi kami mengapresiasi langkah pemerintah melalui penerbitan Kepres ini. Kami berharap pada Desember mendatang, Presiden secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada para korban pelanggaran HAM " ucapnya.