Ketua DPRD Sikka Sebut Banyak Nakes di Pelosok Kerja Sekali Sebulan, Ini Tanggapan Bupati

MAUMERE, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donatus David menyoroti para tenaga kesehatan di wilayah pedalaman yang bekerja sehari dalam sebulan.

Hal itu disampaikan Donatus saat acara peresmian gedung Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere, Senin (12/9/2022).

Donatus menyebut, saat berkunjung ke beberapa daerah pelosok, banyak warga yang mengeluhkan ketiadaan tenaga kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu).

"Kami merekam banyak hal di lapangan. Ada tenaga kesehatan yang di pustu itu meninggalkan tugas selama satu bulan. Paling satu hari dia di tempat kerja," ujar Donatus di Maumere, Senin.

Oleh sebab itu, Donatus mengingatkan agar pemerintah melalui dinas kesehatan memperhatikan pelayanan kesehatan di wilayah pelosok.

Baca juga: Wartawan di Sikka Diduga Diusir Pejabat Pemprov NTT Saat Meliput, Sempat Saling Dorong

"Hari ini kita boleh antusias, tetapi juga harus ditunjukkan dengan kinerja pelayanan terhadap warga di desa-desa," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Ia juga berharap, keberadaan gedung yang baru saja diresmikan itu harus bisa berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo berencana mewajibkan semua tenaga kesehatan di wilayahnya memiliki ponsel pintar berbasis android.

Setiap ponsel, kata Robi, dipasang aplikasi khusus agar mudah dikontrol.

"Nanti dipasang aplikasi khusus. Handphone android itu sebagai alat navigasi kita pantau dia (nakes) di mana. Kalau hpnya mati berarti dia tidak masuk," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, setiap ponsel dilengkapi dengan power bank untuk mengisi daya. Sehingga, aplikasi itu bisa tetap menyala sepanjang jam kerja.

"Itu nanti bisa dipantau di dinas kesehatan. Pak Kadis nanti bisa pantau ada berapa nakes di Kabupaten Sikka. Penempatan di mana, orangnya di mana. Dia tidak bisa bohong. Kita akan tahu," ujarnya.

Baca juga: Dapat Kuota 26.037 KPM BLT BBM, Pemkab Sikka: Warga Kurang Mampu dan Miskin Jadi Prioritas

Robi menambahkan, jika program ini berjalan, pemerintah tunjangan bisa dilakukan sesuai bukti dan kinerja kerja.

"Kalau bayar orang tidak kerja ketahuan nanti diperiksa BPK, Kejaksaan kenapa Pak Kadis bayar orang tidak kerja. Buktinya ada rekam jejak. Dunia sekarang sudah jujur, yang tipu tidak dipakai," pungkasnya.