F-Sebumi Sebut Masih Banyak Buruh yang Menerima Upah di Bawah Aturan UMK

KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Militan (F-Sebumi), Aan Aminah, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya buruh.

Dengan naiknya harga BBM, pengeluaran buruh pun semakin besar. Padahal, Aan mengungkapkan, masih banyak buruh yang menerima upah di bawah aturan Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK).

"Pastinya sangat berpengaruh terhadap buruh, apalagi perusahaan banyak yang tidak memberikan upah sesuai dengan aturan UMK, di bawah sekali (upah yang diterima), karena kebanyakan perusahaan memberlakukan outsourcing," kata Aan kepada Kompas.com, Sabtu (10/9/2022).

Aan menjelaskan, kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022) semakin terasa menyengsarakan, sebab tidak diimbangi dengan kenaikan upah kerja.

Baca juga: Buruh dan Mahasiswa Blokade Jalan Depan Gedung DPRD Sumsel

"BBM yang menjadi tolok ukur, ketika BBM naik, upah pun seharusnya naik. Ketika ini terjadi (kenaikan harga BBM), (masih banyak buruh yang menerima) upah di bawah ketentuan," ujar Aan.

"Walaupun mereka (buruh) bekerja tetapi seolah-olah mereka tidak ada artinya dengan kenaikan harga BBM ini," imbuhnya.

Dia menambahkan, kenaikan upah yang diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok seperti yang terjadi pada Januari lalu tetap menyulitkan bagi buruh.

"Apalagi sekarang harga BBM naik tapi tidak diikuti dengan kenaikan upah, ya apa jadinya?," Paparnya.

Ditambah lagi, menurut Aan, saat ini masih ada perusahaan yang memberikan gaji di bawah aturan Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK).

Baca juga: Ribuan Mahasiswa, Aktivis, dan Buruh Berkumpul di Jalan Pemuda, Akan Kepung Kantor Gubernur Jateng Terkait Harga BBM

"Bahkan tiga pabrik yang saya pegang saat ini memiliki permasalahan upah karena perusahaan tidak memberikan gaji yang seharusnya hari ini Rp 3,7 juta sekian, tapi dibayarkan di bawah UMK (Bandung)," ungkapnya.