Kepala Sekolah dan 3 Guru yang Paksa Siswi Pakai Jilbab Diberi Sanksi, Pengamat: Evaluasi bagi Para Pendidik

KOMPAS.com - Setelah masalah dugaan siswi yang dipaksa pakai jilbab selesai, Kepala SMA 1 Banguntapan dan tiga guru mendapatkan sanksi.

Para oknum yang dinilai melakukan pemaksaan tersebut mendapatkan sanksi berupa pernyataan tidak puas dari pimpinan serta teguran tertulis maupun lisan.

Meskipun sanksi tersebut tergolong ringan, namun konsekuensi tetap harus diterima oleh kepala sekolah dan guru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Basakara Aji mengungkapkan sanksi yang diberikan tersebut menjadi pertimbangan jika kepala sekolah dan tiga guru tersebut akan menduduki jabatan tertentu.

"Kalau gaji tidak berpengaruh. Kalau jabatan juga itu akan menjadi pertimbangan. Seseorang untuk menduduki satu jabatan pada saat seleksi itu tentu sanksi administrasi disiplin pegawai akan menjadj pertimbangan untuk menduduki jabatan tertentu," katanya dilansir dari Kompas.com, Kamis (18/8/2022).

"Mestinya kalau kita berkarir ke PNS atau ASN itu ya harus seoptimal mungkin kita tidak pernah mendapatkan sanksi administratif disiplin pegawai. Tapi kalau memang melakukan akan mendapatkan sanksi seperti itu," katanya.

Baca juga: Siswi SMAN 1 Banguntapan yang Diduga Dipaksa Menggunakan Jilbab Pilih Pindah Sekolah

Ia menambahkan dalam pemberian sanksi bagi PNS terdapat tiga tingkatan yaitu sanksi ringan, sedang dan berat.

Sanksi ringan terdapat tiga tahapan yakni teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas dari pimpinan.

"Nah pernyataan tidak puas itu adalah sanksi terberat dari sanksi ringan," kata dia.

Pengamat Sosial Pendidikan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr Abdullah Idi MEd mengatakan, kasus ini dapat menjadi evaluasi bagi para pendidik ke depannya.

Para pendidik sebaiknya mengevaluasi cara berkomunikasi dengan siswa dengan memberikan hak dan kewajiban kepada siswa dan siswi sebagaimana aturan yang dibuat.

Menurutnya, kejadian tersebut murni karena tindakan oknum guru yang memaksakan kehendaknya.

"Sehingga jangan sampai ada pemaksaan. Selagi tidak ada unsur keterpaksaan, tidak masalah. Dan ini kebijakan oknum, bukan sekolahnya," ujarnya.

Sedangkan sekolah tentunya sudah membuat aturan tata tertib seragam sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

"Aturan pemerintah saat ini sudah baik mengenai masalah seragam ini, kan ada sekolah umum yang mengatur memperbolehkan memakai jilbab tapi ada juga yang meminta siswanya beratribut keagamaan," ujarnya.

Baca juga: Ini Konsekuensi bagi Kepala Sekolah dan 3 Guru SMA Banguntapan 1 Usai Dapat Sanksi Dugaan Pemaksaan Jilbab

Abdullah menyarankan agar aturan atribut keagamaan dibuat standar terbaru, sehingga tidak terjadi pemaksaan serupa.

Namun siswi tetap diberikan pilihan apakah ingin memakai atau tidak tanpa ada paksaan.

"Guru BK atau bagian kesiswaan yang sebenarnya harus membantu menjelaskan hal tersebut," katanya.

Selain itu, selanjutnya sekolah yang harus lebih menjelaskan aturan dan standar bagi siswa yang ingin pakai jilbab dan tidak.

"Bisa jadi siswa salah persepsi, kita menganggap itu nasehat menurut mereka bisa jadi itu hukuman," ujarnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo | Editor Dita Angga Rusiana)