Kembali Ditetapkan Jadi Gubernur DIY, Ini Visi Misi Sultan HB X

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menetapkan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY periode 2022-2027.

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan setelah penetapan ini berkas-berkas penetapan akan dikirim ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kami berharap apa yang kami berikan ke Presiden, bisa ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022," kata Nuryadi di DPRD DIY, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Langkah Tegas Sultan HB X Bebastugaskan 3 Guru dan Kepala SMAN 1 Banguntapan, Sebut Paksa Siswi Pakai Jilbab itu Melanggar

Ia menambahkan, DPRD DIY telah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-undang dan Perda Istimewa (Perdais).

Nuryadi menegaskan dalam rapat Paripurna Istimewa telah menetapkan gubernur dan wakil gubernur.

"Kami juga berharap 55 anggota dewan bisa melihat penetaoan pada tanggal 10 Oktober nanti," kata dia.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan terima kasih karena DPRD DIY telah menyelesaikan tahapan penetapan gubernur sesuai dengan undang-undang.

"Proses ini harapan saya tepat waktu, dengan demikian terpenuhi proses sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang. DPRD telah memproses ini jauh hari dari pada ha is masa jabatan tanggal 10 Oktober 2022," kata dia.

Sebelum dilakukan penetapan Sultan menjabarkan visi dan misinya. Adapun visi misi yang diangkat untuk periode 2022-2027 adalah kelanjutan visi pembangunan DIY periode sebelumnya yakni “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Di hadapan Ketua DPRD DIY Nuryadi sebagai pimpinan rapat paripurna beserta jajarannya, Sri Sultan memaparkan bahwa tema tersebut kembali diangkat karena masih adanya keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022.

RPJPD 2005-2025 yang mengangkat tema besar membangun masyarakat Jogja yang maju, mandiri, dan sejahtera, selanjutnya diperkuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 "Menyongsong Peradaban Baru", dan disempurnakan pada RPJMD 2017-2022 dengan tema "Menyongsong Abad Samudera Hindia".

Di samping itu, tema tersebut kembali diangkat karena dianggap masih sangat sesuai dengan isu-isu terkini maupun posisi Yogyakarta ke depan dalam konteks nasional maupun global.

Visi tersebut menekankan bahwa samudera merupakan sumber bagi peradaban baru, yang merupakan kelanjutan dari visi RPJMD 2012- 2017, terutama kaitannya dengan penekanan menghidupkan kembali Visi Maritim.

Samudera Hindia dipahami sebagai wilayah “hidup, kehidupan dan penghidupan” baru, sehingga wilayah ini diletakkan sebagai sumberdaya baru, sebagai daya hidup dan daya kembang baru bagi Yogyakarta, untuk bergerak maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan.

“Beberapa isu terkini yang menyangkut Samudera Hindia dan telah menjadi perbincangan aktual oleh negara-negara IORA (The Indian Ocean Rim Association) dan relevan dengan posisi Yogyakarta yang memangku Samudera Hindia adalah Blue Economy, Collaboration and Global Governance, dan The Maritim Silk Road,” jelas Ngarsa Dalem yang hadir didampingi GKR Hemas.

Baca juga: Peringatan Malam 1 Suro, Sultan HB X Minta Masyarakat Sadar Prokes

Blue economy dapat diartikan sebagai ruang pengembangan kehidupan bersama yang berkelanjutan.

Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset kelautan, mobilisasi intensif dan investasi, perluasan kawasan lindung laut, pengumpulan data, pengembangan pariwisata, dan bangkit kembali dari pandemi Covid-19.

Beberapa sektor yang termasuk di dalamnya adalah penangkapan ikan, bioteknologi, mineral, pendidikan dan pelatihan, pariwisata bahari, perdagangan, dan teknologi kelautan.

“Dengan perkataan lain, Samudera Hindia, dapat kita letakkan sebagai “ruang hidup-kehidupan-penghidupan baru” bagi masyarakat Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya, baik pada masa kini maupun di masa depan,” terang Sri Sultan.

Adapun mengenai Collaboration and Global Governance, kaitannya adalah bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan sumberdaya samudera.

Hal yang dapat diatur adalah tata kelola penangkapan ikan, pencemaran samudera, mitigasi perubahan iklim, dan permasalahan yang menyangkut isu sistemik.