Kompas.com - 27/05/2022, 23:50 WIB

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Warga yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berharap mendapatkan kompensasi yang menguntungkan dari pemerintah yang hendak memanfaatkan lahan mereka.

Hal itu disampaikan Sarah (42), warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Lahan milik Sarah dan keluarga diketahui masuk ke dalam KIPP.

"Misalkan di sini kami punya tanah satu hektare, pengggantinya harus menguntungkan warga," ujar Sarah saat dijumpai Tim Kompas.com di kediamannya, baru-baru ini.

Baca juga: Lokasi Calon Istana Negara IKN Nusantara Jadi Bumi Perkemahan? Begini Kata Sekcam Sepaku

Sarah kemudian menyampaikan definisi menguntungkan menurut dirinya. Pertama, jika lahan diganti dengan uang, maka nominal kompensasi tak boleh lebih rendah atau sama dengan harga lahan.

Selanjutnya, pemerintah tidak hanya memberikan uang kompensasi untuk lahan saja. Segala hal yang bernilai di atas lahan itu harus turut dihitung dan diakumulasi ke dalam kompensasi.

Apabila warga terdampak direlokasi ke wilayah lain, pemerintah juga harus menjamin bahwa kehidupan di tempat baru jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, pemerintah tetap harus memberikan modal untuk membangun usaha di tempat tinggal yang baru.

"Kan untuk wara-wiri dari tempat lama ke tempat baru butuh uang. Di tempat baru kan juga ibarat menanam cabai, belum tentu tumbuh dalam sekejap. Belum lagi kita butuh makan satu hari tiga kali," ujar Sarah.

Jika nantinya pemerintah tidak memberi kompensasi yang menguntungkan bagi warga, Sarah menegaskan, akan tetap bertahan di lahannya saat ini.

"Kalau memang sesuai dengan ketentuan ya oke. Tapi kalau tidak, saya akan tetap bertahan di sini," ujar Sarah.

Pemerintah diketahui telah memasang patok KIPP di depan rumahnya pada Februari 2022 lalu. Tetapi hingga Mei 2022, belum ada seorang pun perwakilan pemerintah yang datang kepadanya untuk mensosialisasikan secara resmi tentang pembangunan IKN Nusantara.

Oleh sebab itu, Sarah dan warga lain belum mengetahui mekanisme dan besaran kompensasi yang akan diberikan pemerintah.

Sarah menegaskan, dirinya bukan tidak mendukung pemindahan ibu kota negara. Ia justru mendukungnya, asalkan program itu tak memiskinkan dan menyingkirkan warga lokal.

"Saya setuju saja dengan pembangunannya (Ibu Kota Nusantara). Ini kan program pemerintah. Kita enggak bisa menentang pemerintah. Juga kan katanya daerah ini ada pembangunan, ya silakan membangun," ujar Sarah.

"Tetapi yang penting, warga sini jangan dimiskinkan, pribumi jangan dibuang," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pulau Sumba dan Sabu Raijua

BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pulau Sumba dan Sabu Raijua

Regional
Honorer Berpotensi Jadi PPPK, Pemkab Aceh Utara Surati Semua Dinas

Honorer Berpotensi Jadi PPPK, Pemkab Aceh Utara Surati Semua Dinas

Regional
8 Rumah di Lebong Bengkulu Terbakar, 2 Rumah Hangus Total

8 Rumah di Lebong Bengkulu Terbakar, 2 Rumah Hangus Total

Regional
Izin Pijat Tradisional Padepokan Samsudin Dicabut, Wabup Blitar: Nggak Boleh Santri di Sana

Izin Pijat Tradisional Padepokan Samsudin Dicabut, Wabup Blitar: Nggak Boleh Santri di Sana

Regional
Waspada Bencana, Hujan Masih Berpotensi Mengguyur Banyumas hingga Akhir Pekan Ini

Waspada Bencana, Hujan Masih Berpotensi Mengguyur Banyumas hingga Akhir Pekan Ini

Regional
3 PNS Tersangka Korupsi Baitul Mal Aceh Utara Belum Diberhentikan, Ini Alasannya

3 PNS Tersangka Korupsi Baitul Mal Aceh Utara Belum Diberhentikan, Ini Alasannya

Regional
Kerangka Manusia Bertato di Kendal Diperkirakan Sudah 1 Bulan Meninggal, Polisi Sebut Ada Bekas Tusukan

Kerangka Manusia Bertato di Kendal Diperkirakan Sudah 1 Bulan Meninggal, Polisi Sebut Ada Bekas Tusukan

Regional
Stok Vaksin Pfizer dan Moderna di Palembang Menipis, Dinkes Ajukan 2.680 Vial untuk Dosis Keempat Nakes

Stok Vaksin Pfizer dan Moderna di Palembang Menipis, Dinkes Ajukan 2.680 Vial untuk Dosis Keempat Nakes

Regional
Pasang Umbul-umbul di Depan Kantor, Perangkat Desa di NTT Tewas Tersengat Listrik

Pasang Umbul-umbul di Depan Kantor, Perangkat Desa di NTT Tewas Tersengat Listrik

Regional
4 Tahun Tak Lapor SPT dan Buat Negara Merugi Rp 6 Miliar, Rumah Warga Kepri Disita

4 Tahun Tak Lapor SPT dan Buat Negara Merugi Rp 6 Miliar, Rumah Warga Kepri Disita

Regional
'Geng ARMI 059', Pelaku Pembacokan di Semarang Ditangkap, Ternyata Masih di Bawah Umur

"Geng ARMI 059", Pelaku Pembacokan di Semarang Ditangkap, Ternyata Masih di Bawah Umur

Regional
Dampak Wacana Kenaikan Tiket TN Komodo, Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo Disebut Menurun

Dampak Wacana Kenaikan Tiket TN Komodo, Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo Disebut Menurun

Regional
IRT di Bima Ditemukan Tewas Gantung Diri, Suami Diantar Kades ke Kantor Polisi

IRT di Bima Ditemukan Tewas Gantung Diri, Suami Diantar Kades ke Kantor Polisi

Regional
Mayat Penuh Luka Ditemukan di Purworejo, Terungkap Pelaku Sakit Hati Ditagih Utang

Mayat Penuh Luka Ditemukan di Purworejo, Terungkap Pelaku Sakit Hati Ditagih Utang

Regional
Vaksin PMK di Lhokseumawe Kosong, Stok Obat untuk Ternak Menipis

Vaksin PMK di Lhokseumawe Kosong, Stok Obat untuk Ternak Menipis

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.