Warga IKN Minta Kompensasi Menguntungkan: Bila Tidak, Saya Akan Bertahan!

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Warga yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berharap mendapatkan kompensasi yang menguntungkan dari pemerintah yang hendak memanfaatkan lahan mereka.

Hal itu disampaikan Sarah (42), warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Lahan milik Sarah dan keluarga diketahui masuk ke dalam KIPP.

"Misalkan di sini kami punya tanah satu hektare, pengggantinya harus menguntungkan warga," ujar Sarah saat dijumpai Tim Kompas.com di kediamannya, baru-baru ini.

Baca juga: Lokasi Calon Istana Negara IKN Nusantara Jadi Bumi Perkemahan? Begini Kata Sekcam Sepaku

Sarah kemudian menyampaikan definisi menguntungkan menurut dirinya. Pertama, jika lahan diganti dengan uang, maka nominal kompensasi tak boleh lebih rendah atau sama dengan harga lahan.

Selanjutnya, pemerintah tidak hanya memberikan uang kompensasi untuk lahan saja. Segala hal yang bernilai di atas lahan itu harus turut dihitung dan diakumulasi ke dalam kompensasi.

Apabila warga terdampak direlokasi ke wilayah lain, pemerintah juga harus menjamin bahwa kehidupan di tempat baru jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, pemerintah tetap harus memberikan modal untuk membangun usaha di tempat tinggal yang baru.

"Kan untuk wara-wiri dari tempat lama ke tempat baru butuh uang. Di tempat baru kan juga ibarat menanam cabai, belum tentu tumbuh dalam sekejap. Belum lagi kita butuh makan satu hari tiga kali," ujar Sarah.

Jika nantinya pemerintah tidak memberi kompensasi yang menguntungkan bagi warga, Sarah menegaskan, akan tetap bertahan di lahannya saat ini.

"Kalau memang sesuai dengan ketentuan ya oke. Tapi kalau tidak, saya akan tetap bertahan di sini," ujar Sarah.

Pemerintah diketahui telah memasang patok KIPP di depan rumahnya pada Februari 2022 lalu. Tetapi hingga Mei 2022, belum ada seorang pun perwakilan pemerintah yang datang kepadanya untuk mensosialisasikan secara resmi tentang pembangunan IKN Nusantara.

Oleh sebab itu, Sarah dan warga lain belum mengetahui mekanisme dan besaran kompensasi yang akan diberikan pemerintah.

Sarah menegaskan, dirinya bukan tidak mendukung pemindahan ibu kota negara. Ia justru mendukungnya, asalkan program itu tak memiskinkan dan menyingkirkan warga lokal.

"Saya setuju saja dengan pembangunannya (Ibu Kota Nusantara). Ini kan program pemerintah. Kita enggak bisa menentang pemerintah. Juga kan katanya daerah ini ada pembangunan, ya silakan membangun," ujar Sarah.

"Tetapi yang penting, warga sini jangan dimiskinkan, pribumi jangan dibuang," lanjut dia.