Minta Dilibatkan Bangun IKN, Warga: Minimal Kami Suplai Permen untuk Pekerja...

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Warga yang bermukim di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merasa pembangunan IKN tak berdampak positif bagi perekonomian mereka.

Sebab, masyarakat setempat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.

Sarah (42), warga Desa Bumi Harapan yang masuk ke dalam KIPP mengatakan bahwa semestinya warga setempat dilibatkan dalam proses pembangunan IKN sesuai dengan kapasitas. Misalnya, menyediakan bahan pangan bagi pekerja.

Baca juga: Warga IKN: Mau Membangun Silakan, asal Warga Jangan Dimiskinkan dan Dibuang

"Soalnya sejak pembangunan (IKN) itu, mereka sudah punya katering sendiri. Minuman juga mereka drop sendiri. Jadi (peluang) kami warga sini tertutup sudah," ujar Sarah saat dijumpai Tim Kompas.com di kediamannya, baru-baru ini.

Padahal menurut Sarah, pembangunan IKN yang mulai masif bisa menjadi peluang yang bagus bagi masyarakat setempat untuk turut meningkatkan perekonomian.

Contohnya Sarah sendiri. Ia memiliki satu warung kelontong. Mestinya pemerintah menggaet orang-orang seperti dirinya untuk berkontribusi sebagaimana kapasitasnya.

Tak perlu untuk urusan besar-besar. Sebab, Sarah menyadari kualitas sumber daya manusia di daerah itu masih rendah. Tetapi bila digaet untuk sekadar pengadaan permen untuk para pekerja saja, Sarah dan warga lain pasti akan senang.

"Ya minimal kami suplai air minum atau permen untuk para pekerjalah. Ini malah saya dengar yang dapat tender, dapat pekerjaan, orang dari luar," ujar Sarah.

Persoalan ini menambah kekecewaan warga terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan IKN.

Baca juga: Sambut IKN, Peruntukan Dana CSR di Kaltim Diminta untuk Pembangunan SDM

Sejumlah warga sebelumnya merasa tak mendapatkan sosialisasi yang baik perihal pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayahnya.

Sejak dicetuskan Presiden Joko Widodo bahwa pemindahan Ibu Kota Negara jadi dilakukan, hingga Mei 2022 ini sejumlah warga, termasuk Sarah mengaku, belum mendapatkan sosialisasi resmi dari pemerintah.

Apalagi, Februari 2022 lalu pemerintah pusat sudah memasang patok batas kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau KIPP.

Baca juga: Cerita Sujatmiko Reguk Keuntungan dari IKN, Pilih Keluar dari Jabatannya sebagai Bendahara Desa

Abainya sosialisasi ini membuat masyarakat lokal takut pembangunan IKN akan memiskinkan dan meminggirkan mereka.

"Saya setuju saja dengan pembangunannya (Ibu Kota Nusantara). Ini kan program pemerintah. Kita enggak bisa menentang pemerintah. Juga kan katanya daerah ini ada pembangunan, ya silakan membangun," ujar Sarah.

"Tetapi yang penting, warga sini jangan dimiskinkan, pribumi jangan dibuang," lanjut dia.