Penyelesaian Konflik di Pulau Heruku, Kapolda Maluku: Utamakan Dialog Secara Damai

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol Lotharia Latif mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan tim terpadu penyelesaian konflik sosial mempercepat proses perdamaian di Desa Pelauw dan Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku.

Konflik antara Desa Pelauw dan Kariuw di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pecah pada Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Mantan Bupati Buru Jadi Tersangka, Polda Maluku: Kita Sudah Berulang Kali Mediasi

Konflik dua desa bertetangga itu menyebabkan empat orang meingal dunia. Lalu, ratusan rumah warga, puluhan kendaraan, hingga gedung sekolah dasar di Desa Kariuw, terbakar.

Konflik juga menyebabkan ribuan tanaman umur panjang milik warga Desa Pelauw ditebang.

“Untuk tim rekonsiliasi diharapkan agar dapat mengutamakan dialog secara damai, sehingga bisa melahirkan win-win solusi,” pinta Lotharia saat rapat koordinasi penanganan konflik sosial antara desa Pelauw dan Kariuw yang berlangsung di Kantor Polda Maluku, Rabu (25/5/2022).

Rapat tersebut ikut dihadiri Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta tim terpadu percepatan percepatan konflik sosial.

Dalam rapat tersebut, Lotharia meminta agar percepatan penyelesaian konflik di Desa Pelauw dan Kariuw  dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kapolda berharap tim terpadu penyelesaian konflik sosial Kabupaten Maluku Tengah dapat segera membentuk tiga tim khusus penanganan konflik yakni tim rekonsiliasi, tim rekonstruksi, dan tim rehabilitasi.

“Untuk tim rekonsiliasi diharapkan agar dapat mengutamakan dialog secara damai, sehingga bisa melahirkan win-win solusi,” katanya.

Dia mengungkapkan, saat tim rekonsiliasi perdamaian sedang menjalankan tugasnya, tim rekonstruksi juga sudah harus menghitung biaya pembangunan rumah-rumah yang rusak, maupun tanaman warga yang terdampak konflik.

“Tim rekonstruksi ini juga diharapkan sudah dapat menghitung biaya pembangunan rumah-rumah, termasuk tanaman warga yang rusak akibat konflik,” pintanya.

Sedangkan tim rehabilitasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

“Kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian harus diperhatikan. Jangan sampai mereka kekurangan, termasuk melakukan trauma healing kepada anak-anak,” pinta Kapolda.

Sejauh ini, Polda Maluku, Kodam Pattimura dan berbagai pihak, terus memberikan bantuan kepada para korban konflik dari Desa kariuw yang mengungsi di Desa Aboru.

Selain memberikan bantuan sembako, Polda Maluku dan Kodam Pattimura juga melakukan trauma healing dan menempatkan tim kesehatan di lokasi pengungsian.   

Kapolda juga berharap warga Desa Pelauw dan Kariuw tidak menunjukkan ego masing-masing dan tidak saling memyalahkan satu sama lain. Selain itu warga Pelauw dan Katriuw diharapkan dapat mengedepankan semangat perdamaian dalam penyelesaian konflik.

“Tanpa dialog tidak akan ada rekonsiliasi. Dialognya harus membawa semangat perdamaian. Tidak ada yang merasa kalah dan menang dalam dialog, karena inti dari dialog adalah mencari jalan keluar dari sebuah persoalan,” harapnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Mei 2022

Kapolda berharap, tiga tim tersebut yakni rekonsiliasi, rekonstruksi dan rehabilitasi ini dapat bekerja bersama secara tim dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga penanganan penyelesaian konflik sosial di Pulau Haruku segera diselesaikan.

“Mari kita buang semua ego kita untuk sebuah perdamaian yang hakiki, untuk saat ini dan anak cucu kita ke depan,” jelasnya.