Lantik 4 Penjabat Bupati dan Wali Kota, Ini Pesan Gubernur Maluku Murad Ismail

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat penjabat bupati dan wali kota di Tribun Lapangan Merdeka Ambon, Selasa (24/5/2022) sore.

Keempat penjabat itu yakni Sekretaris Dewan Provinsi Maluku Bodewin Wattimena sebagai penjabat Wali Kota Ambon dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi chandra Asadudin sebagai penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

Baca juga: KPK Sita Catatan Tangan dengan Kode Khusus di Ruang Kerja Wali Kota Ambon

Lalu, Kepala Kesbangpol Maluku Daniel Indey sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Djalaludin Salampessy sebagai penjabat Bupati Buru.

Pelantikan itu disaksikan langsung oleh mantan kepala daerah yang baru saja berakhir masa jabatannya.

Gubernur Murad Ismail mengatakan, pelantikan empat penjabat bupati dan wali kota yang dilaksanakan itu merupakan tahapan dari kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2024.

Murad meminta para penjabat yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan baik dan selalu melaporkan kinerjanya secara berkala.

“Saya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya akan lakukan pengawasan ketat setiap tiga bulan, saudara sampaikan laporan pertangungjawaban sebagai bahan pertimbangan kinerja saudara,” kata Murad di Ambon, Selasa.

Murad meminta para penjabat bupati dan wali kota segera melakukan konsolidasi internal. Hal itu penting dilakukan agar para ASN di lingkungan itu tetap solid dan tidak terkotak-kotak.

Selain itu, keempat penjabat juga diminta berkoordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, tokoh agama, dan elemen masyarakat di daerah masing-masing.

“Konsolidasi internal terhadap birokrasi harus dilakukan di wilayah masing-masing agar birokrasinya solid serta tidak terkotak-kotak,” katanya.

Murad juga mengingatkan para penjabat melakukan monitoring dan evaluasi ketat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Baca juga: KPK Dalami Aliran Uang dan Intervensi Wali Kota Ambon dalam Penerbitan Izin Usaha

“Pertimbangkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD masing-masing Kabupaten/kota. Ini dilakukan untuk menjamin  penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,”tegasnya.

Para penjabat juga diminta membangun koordinasi dengan BPK untuk melakukan audit penggunaan keuangan, program, dan kegiatan pembangunan anggaran 2022.