Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/05/2022, 08:18 WIB
Ardi Priyatno Utomo

Editor

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Mentawir, desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mungkin tak masuk dalam kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN).

Meski begitu, warga di sana mengaku waswas jika hak-hak tanah mereka tidak dihargai saat pembangunan IKN Nusantara rampung.

"Ada IKN ini kami merasa waswas. Khawatir hak-hak masyarakat adat tidak dihargai," ucap Sahnan, ketua adat Suku Paser di Mentawir, kepada tim Kompas.com, Fabian Januarius Kuwado, Ardi Priyatno Utomo, dan Zakarias Demon Daton, Sabtu (21/5/2022).

Baca juga: Ketika Beruk di Kawasan IKN Sulit Mencari Makan hingga Bersinggungan dengan Manusia...

Sahnan mengatakan, dia dan warga lainnya sudah hidup selama enam generasi di desa yang masuk kawasan mangrove Teluk Balikpapan tersebut.

Dia mengungkapkan, dirinya dan warga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pembangunan IKN Nusantara.

Sahnan mengaku hanya memeroleh kabar mengenai rencana pemindahan ibu kota Indonesia itu melalui teman-temannya.

"Jangan jauh-jauh, seperti pembangunan persemaian bibit IKN jaraknya 4 kilometer dari sini. Tapi kami ga pernah diundang ke sana," ungkapnya.

Sahnan merujuk kepada rencana pembangunan Persemaian Mentawir (nursery) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam pernyataan tertulisnya, Menteri LHK Siti Nurbaya menerangkan adanya persemaian untuk meningkatkan tutupan hutan hingga 75 persen.

Baca juga: 48,2 Persen Masyarakat Meminta Pemindahan IKN Ditunda, Ini 4 Aspek Hasil Survei APSSI

Sahnan berujar, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lurah maupun dirinya sebagai tokoh adat.

"Kami ga diundang. Saya yang datang ke sana kan lucu. Harusnya mereka datang ke Mentawir, ketemu tokoh adat, lurah dan lain-lain. Itu ga ada," keluhnya.

Kecemasannya makin menjadi setelah dia mendengar isu yang santer beredar, bahwa mereka akan direlokasi.

Baca juga: Musrenbang dengan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Se-Kalimantan Sepakat Dorong Percepatan Pembangunan IKN

Apalagi, tanah warga setempat tidak bisa diurus sertifikatnya karena masuk sebagai KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan).

"Ketakutan adanya IKN hak-hak kami tidak dihargai. Karena kami di sini untuk surat tanah paling mentok segel," jelasnya.

Belum lagi kekhawatiran mengenai bagaimana nasib kuburan nenek moyang mereka. " Kuburan nenek moyang kami bagaimana kalau kami direlokasi?" tanyanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Gerindra Laporkan Bawaslu Sumbawa Barat dan NTB ke Bawaslu RI

Caleg Gerindra Laporkan Bawaslu Sumbawa Barat dan NTB ke Bawaslu RI

Regional
Pemkot Padang Buka 5.391 Formasi ASN, Simak Rinciannya

Pemkot Padang Buka 5.391 Formasi ASN, Simak Rinciannya

Regional
7 Mucikari Terjaring Operasi Pekat Rinjani Polresta Mataram, Korban Ada Anak di Bawah Umur

7 Mucikari Terjaring Operasi Pekat Rinjani Polresta Mataram, Korban Ada Anak di Bawah Umur

Regional
Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polisi, Ketahuan Bawa Sabu Saat Alami Kecelakaan

Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polisi, Ketahuan Bawa Sabu Saat Alami Kecelakaan

Regional
Dinas Pendidikan Purworejo Anggarkan Pembelian Gamelan Senilai Rp 2,5 Miliar, Ini Penjelasannya...

Dinas Pendidikan Purworejo Anggarkan Pembelian Gamelan Senilai Rp 2,5 Miliar, Ini Penjelasannya...

Regional
Banjir Tenggelamkan Alun-alun Demak, Terparah sejak 32 Tahun Terakhir

Banjir Tenggelamkan Alun-alun Demak, Terparah sejak 32 Tahun Terakhir

Regional
Ratu Wulla Caleg DPR RI Mengundurkan Diri, Nasdem NTT Sebut Tak Tahu Alasannnya

Ratu Wulla Caleg DPR RI Mengundurkan Diri, Nasdem NTT Sebut Tak Tahu Alasannnya

Regional
Antisipasi Banjir Susulan, Normalisasi Sungai Tenggang Semarang Bakal Dikebut

Antisipasi Banjir Susulan, Normalisasi Sungai Tenggang Semarang Bakal Dikebut

Regional
PDI-P Masih Dominasi Kursi DPRD Bangka Belitung

PDI-P Masih Dominasi Kursi DPRD Bangka Belitung

Regional
Jadwal, Lokasi, dan Cara Penukaran Uang Baru di Banten untuk Lebaran 2024

Jadwal, Lokasi, dan Cara Penukaran Uang Baru di Banten untuk Lebaran 2024

Regional
Perang Sarung Pecah, Remaja di Lampung Tewas

Perang Sarung Pecah, Remaja di Lampung Tewas

Regional
Gibran Sebut Tetap di Solo Saat KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Gibran Sebut Tetap di Solo Saat KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Regional
Kunjungan Kerja ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara Singkawang dan Kunjungi Gudang Bulog

Kunjungan Kerja ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara Singkawang dan Kunjungi Gudang Bulog

Regional
POM Temukan Makanan Mengandung Formalin dan Pewarna Tekstil di Pasar Manis Purwokerto

POM Temukan Makanan Mengandung Formalin dan Pewarna Tekstil di Pasar Manis Purwokerto

Regional
Mantan Ketua PPK Wonogiri Tersangka Kasus Narkoba Meninggal Dunia

Mantan Ketua PPK Wonogiri Tersangka Kasus Narkoba Meninggal Dunia

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com