Besok, 5.000 Pegawai Perhutani se-Jawa Demo ke Kementerian LHK, Ini Tuntutannya

Kompas.com - 17/05/2022, 19:49 WIB

GARUT, KOMPAS.com - Lebih dari 5.000 karyawan Perum Perhutani se-Pulau Jawa, Rabu (18/05/2022), akan berkumpul di Jakarta untuk bergerak besok ke Kementerian LHK. 

Mereka akan berunjuk rasa menyikapi Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Ade Syahdan, perwakilan Serikat Karyawan Perhutani Garut mengungkapkan, sedikitnya 160 orang karyawan dari Garut bergerak malam ini ke Jakarta.

Pihaknya akan bergabung bersama 5.000 lebih karyawan Perhutani dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

"Malam ini semua masuk Jakarta, sekitar 5.000 orang," jelas Ade saat ditemui di kantor Perhutani KPH Garut Selasa (17/05/2022) malam sebelum berangkat ke Jakarta.

Baca juga: Serikat Pekerja Perhutani Minta Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus Dikaji Ulang

Ade menuturkan, tujuan dari aksi ini untuk mempertanyakan pelaksanaan dari SK 287 Menteri LHK dan juga nasib para karyawan Perhutani di Pulau Jawa pasca-SK tersebut diberlakukan.

"Nasib karyawan Perhutani nantinya bagaimana, karena di SK tersebut belum jelas," kata Ade.

Selain soal nasib karyawan, pihaknya khawatir dengan nasib hutan lindung yang ada di Pulau Jawa.

Karena sejak SK tersebut keluar, mulai muncul konflik terkait pengelolaan lahan yang saat ini dikelola Perhutani di Garut.

"Saat ini sudah muncul konflik-konflik pengelolaan lahan di kawasan hutan lindung," jelasnya.

Baca juga: Residivis Ngaku Polisi Demi Rp 500 Juta hingga Nikahi Korbannya

Ade melihat, pasca keluarnya SK tersebut, sampai saat ini belum ada penetapan batas lahan yang saat ini digarap Perhutani, khususnya di Garut yang akan ditetapkan menjadi KHDPK. Hal ini membuat situasi di kawasan hutan menjadi panas dan rawan konflik.

SK SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Sebagian Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam SK tersebut memutuskan, 1 juta hektar lebih kawasan hutan produksi dan hutan lindung di empat provinsi di Pulau Jawa yang saat ini sebagian besar dikelola Perhutani, ditetapkan menjadi KHDPK.

1 juta lebih hektar kawasan yang ditetapkan menjadi KHDPK tersebut, sebagaimana diputuskan dalam SK tersebut, nantinya akan digunakan untuk kepentingan Perhutanan Sosial.

Kemudian untuk penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan atau pemanfaatan jasa lingkungan. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabrak Truk yang Sedang Belok, Pengendara Sepeda Motor Meninggal

Tabrak Truk yang Sedang Belok, Pengendara Sepeda Motor Meninggal

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 12 Agustus 2022

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 12 Agustus 2022

Regional
Bude Bripka RR: Semoga Keponakan Saya Terbebas dari Tuduhan...

Bude Bripka RR: Semoga Keponakan Saya Terbebas dari Tuduhan...

Regional
Stok Vaksin PMK Kosong di Aceh, Kiriman dari Kementan Masih Ditunggu

Stok Vaksin PMK Kosong di Aceh, Kiriman dari Kementan Masih Ditunggu

Regional
Gubernur Viktor: NTT Bukan Provinsi Miskin, tapi Provinsi Mahal

Gubernur Viktor: NTT Bukan Provinsi Miskin, tapi Provinsi Mahal

Regional
Gudang Bulog di Kota Padang Habis Terbakar, Berawal dari Pembakaran Sampah

Gudang Bulog di Kota Padang Habis Terbakar, Berawal dari Pembakaran Sampah

Regional
Diduga Terlibat Pembelian Amunisi untuk KKB, 2 Aparat Kampung di Nduga Masuk DPO

Diduga Terlibat Pembelian Amunisi untuk KKB, 2 Aparat Kampung di Nduga Masuk DPO

Regional
Arisan Bodong Banjarsari Ciamis, Pelaku Janjikan Untung 24 Persen, Kerugian Korban Capai Rp 665 Juta

Arisan Bodong Banjarsari Ciamis, Pelaku Janjikan Untung 24 Persen, Kerugian Korban Capai Rp 665 Juta

Regional
Anaknya Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ibunda Bripka RR Syok

Anaknya Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ibunda Bripka RR Syok

Regional
Pemkot Semarang Mulai Gunakan Bus Listrik Seharga Rp 5,1 Miliar untuk Layani Masyarakat

Pemkot Semarang Mulai Gunakan Bus Listrik Seharga Rp 5,1 Miliar untuk Layani Masyarakat

Regional
Cycling De Jabar, Rangsang Potensi 'Sport Tourism' Selatan Jawa Barat

Cycling De Jabar, Rangsang Potensi "Sport Tourism" Selatan Jawa Barat

Regional
3 Anak di Bawah Umur Tega Dijual ke Pria Hidung Belang Via Online

3 Anak di Bawah Umur Tega Dijual ke Pria Hidung Belang Via Online

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 12 Agustus 2022

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 12 Agustus 2022

Regional
Mayat Terbakar di Kupang, Posisi Tangan Menempel di Dahi dan Kaki Bersilang

Mayat Terbakar di Kupang, Posisi Tangan Menempel di Dahi dan Kaki Bersilang

Regional
Ganjar Mengaku Telah Mendengar Indikasi Penyelewengan Kekuasaan di Kabupaten Pemalang sejak Lama

Ganjar Mengaku Telah Mendengar Indikasi Penyelewengan Kekuasaan di Kabupaten Pemalang sejak Lama

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.