"Itu bisa sampai 60 persen tunjangan habis untuk transportasi," cetus Esau tanpa menyebut secara detil berapa tunjangan kinerja yang ia terima.
Baca juga: Gempa M 5,3 Guncang Yahukimo Papua, Tak Berpotensi Tsunami
Menghadapi situasi tersebut, Esau mengaku harus pintar-pintar mengatur agenda kerjanya karena tidak mungkin ia bisa menjangkau seluruh kampung, bahkan distrik di Yahukimo.
"Memang suka tidak suka harus dilakukan, kalau jadi bupati atau wakil bupati di wilayah pegunungan jangan harap kaya karena pasti habisnya di dana transportasi," tururnya.
Bahkan Esau yang berasal dari Kampung Helariki, Distrik Walihi, harus menyiapkan dana Rp 52 juta untuk biaya carter pesawat bila hendak pulang ke tempat asalnya.
Dengan kondisi seperti itu, ia mengaku hanya bisa melakukan kunjungan kerja ke distrik-distrik sebanyak dua sampai tiga kali dalam satu bulan.
Namun situasi menjadi lebih sulit ketika ada situasi darurat yang mengharuskan adanya pejabat mendatangi distrik tertentu namun tunjangan operasional belum tersedia.
"Kadang kalau uang belum ada kita harus cari pinjaman ke kanan-kiri," aku Esau.
Baca juga: Merasa Tak Diperhatikan, 2 Distrik di Yahukimo Ingin Pindah ke Pegunungan Bintang
Situasi seperi itu mungkin masih bisa "diakali" oleh para pejabat di Yahukimo, namun bagi masyarakat umum yang hanya bertani atau berdagang, keadaannya jadi makin rumit karena tidak ada penerbangan rutin antar distrik.
Dari 51 distrik di Yahukimo, terdapat 131 lapangan terbang yang sebagian besar masih memiliki infrastruktur yang minim.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo setiap tahun berusaha mendapat subsidi penerbangan dari Kementerian Perhubungan untuk bisa membantu masyarakat.
"Kita sedang berupaya untuk ada subsidi dan syukur tahun ini ada 48 lapangan terbang subsidi yang kita dapat, yang belum dapat subsidi harus carter pesawat karena di Yahukimo sendiri ada 131 lapangan terbang," ungkap Esau.
Tidak hanya subsidi untuk penumpang, Esau menyebut, Pemkab Yahukimo juga berupaya agar ada subsidi penerbangan kargo agar harga barang bisa ditekan.
Baca juga: Polda Papua Dalami Dugaan Keterlibatan KNPB di Kerusuhan Yahukimo
Menurut dia, kecuali di Dekai, Kurima, Mugi dan Tangna, harga barang di 47 distrik masih tinggi karena harus diangkut menggunakan pesawat komersil murni.
Karenanya, kehadiran subsidi dari pemerintah pusat ditegaskannya akan sangat membantu masyarakat.
"Di distrik masih mahal, beras 50 kg itu saja harganya Rp 2,5 juta. Kita tahun ini dapat subsidi angkutan barang di 10 lapangan terbang, mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah supaya kita bisa menekan harga barang," tuturnya.