Distrik Bergantung Transportasi Udara, Tunjangan Kinerja Kepala Daerah di Yahukimo Habis untuk Sewa Pesawat

JAYAPURA, KOMPAS.com - Memiliki luas 17.152 KM persegi, wilayah administratif Kabupaten Yahukimo, Papua, terbagi menjadi 51 distrik/kecamatan dan 517 kampung.

Berada di wilayah pegunungan tengah Papua, sebagian besar demografi Yahukimo, merupakan kawasan perbukitan dengan ketinggian maksimal mencapai 3.500 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Serupa dengan kondisi di wilayah pegunungan lainnya di Papua, jarak antar distrik, bahkan antar kampung di Yahukimo, umumnya berjauhan dan belum terakses oleh moda transportasi darat.

Baca juga: Isak Tangis Sambut Jenazah Sopir Truk yang Ditembak KKB Papua, Sang Istri Jatuh Pingsan

Hal ini yang kemudian membuat tugas bagi kepala daerah di Yahukimo menjadi agak lebih berat karena untuk mengunjungi distrik tertentu, mereka harus menyewa pesawat berbadan kecil.

Seperti yang diakui oleh Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram, ia yang belum lama ini berkunjung ke Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, untuk menyalurkan bantuan, harus menyewa pesawat.

Saat itu, Esau yang bertolak dari Distrik Dekai, ibu kota Yahukimo, harus membawa bahan makanan untuk sekolah penginjilan di Apalapsili, harus merogoh kocek hingga puluhan juta untuk biasa transportasi.

"Carter pesawat dari Dekai ke Apalapsili itu Rp 35 juta untuk satu kali jalan, jadi pulang pergi Rp 70 juta," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/5/2022).

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan karena banyak pelakar dari Yahukimo bersekolah di sekolah tersebut, dan ia mendapat kabar bahwa mereka membutuhkan bantuan bahan makanan.

Namun Esau menjelaskan, perjalanan ke Apalapsili, sama seperti saat ia melakukan kunjungan kerja ke distrik-distrik di Yahukimo.

Baca juga: Demo Tolak DOB di Yahukimo Tewaskan 2 Orang, LBH Lapor ke Kompolnas

Akses transportasi darat di Yahukimo hanya tersedia di Distrik Kurima, Tangna dan Mugi, itu pun rutenya tersambung dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Sedangkan akses di Distrik Sekai sebagai ibu kota kabupaten, belum tersambung ke mana pun.

Hal ini yang kemudian membuat Esau dan Bupati Yahukimo, serta pejabat di Yahukimo, mengandalkan penerbangan untuk menuju ke distrik atau kampung-kampung.

"Biaya (carter pesawat) paling tinggi Rp 35 juta dan yang paling rendah Rp 25 juta, itu untuk sekali jalan," kata Esau.

Menurut Esau, dalam beberapa jenis tunjangan kinerja yang didapat pejabat di Yahukimo, tidak ada yang secara khusus dialokasikan untuk biaya transportasi penerbangan.

Sehingga sebagian besar tunjangan kinerja justru habis untuk menyewa pesawat terbang.

"Itu bisa sampai 60 persen tunjangan habis untuk transportasi," cetus Esau tanpa menyebut secara detil berapa tunjangan kinerja yang ia terima.

Baca juga: Gempa M 5,3 Guncang Yahukimo Papua, Tak Berpotensi Tsunami

Dok Pribadi Esau Miram Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram ketika membawa bantuan ke Distrik Apalapsili menggunakan pesawat carteran dari Dekai, Yalimo, Papua, Selasa (10/5/2022)

Menghadapi situasi tersebut, Esau mengaku harus pintar-pintar mengatur agenda kerjanya karena tidak mungkin ia bisa menjangkau seluruh kampung, bahkan distrik di Yahukimo.

"Memang suka tidak suka harus dilakukan, kalau jadi bupati atau wakil bupati di wilayah pegunungan jangan harap kaya karena pasti habisnya di dana transportasi," tururnya.

Bahkan Esau yang berasal dari Kampung Helariki, Distrik Walihi, harus menyiapkan dana Rp 52 juta untuk biaya carter pesawat bila hendak pulang ke tempat asalnya.

Dengan kondisi seperti itu, ia mengaku hanya bisa melakukan kunjungan kerja ke distrik-distrik sebanyak dua sampai tiga kali dalam satu bulan.

Namun situasi menjadi lebih sulit ketika ada situasi darurat yang mengharuskan adanya pejabat mendatangi distrik tertentu namun tunjangan operasional belum tersedia.

"Kadang kalau uang belum ada kita harus cari pinjaman ke kanan-kiri," aku Esau.

Baca juga: Merasa Tak Diperhatikan, 2 Distrik di Yahukimo Ingin Pindah ke Pegunungan Bintang

Masyarakat mengandalkan subsidi

Situasi seperi itu mungkin masih bisa "diakali" oleh para pejabat di Yahukimo, namun bagi masyarakat umum yang hanya bertani atau berdagang, keadaannya jadi makin rumit karena tidak ada penerbangan rutin antar distrik.

Dari 51 distrik di Yahukimo, terdapat 131 lapangan terbang yang sebagian besar masih memiliki infrastruktur yang minim.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo setiap tahun berusaha mendapat subsidi penerbangan dari Kementerian Perhubungan untuk bisa membantu masyarakat.

"Kita sedang berupaya untuk ada subsidi dan syukur tahun ini ada 48 lapangan terbang subsidi yang kita dapat, yang belum dapat subsidi harus carter pesawat karena di Yahukimo sendiri ada 131 lapangan terbang," ungkap Esau.

Tidak hanya subsidi untuk penumpang, Esau menyebut, Pemkab Yahukimo juga berupaya agar ada subsidi penerbangan kargo agar harga barang bisa ditekan.

Baca juga: Polda Papua Dalami Dugaan Keterlibatan KNPB di Kerusuhan Yahukimo

Menurut dia, kecuali di Dekai, Kurima, Mugi dan Tangna, harga barang di 47 distrik masih tinggi karena harus diangkut menggunakan pesawat komersil murni.

Karenanya, kehadiran subsidi dari pemerintah pusat ditegaskannya akan sangat membantu masyarakat.

"Di distrik masih mahal, beras 50 kg itu saja harganya Rp 2,5 juta. Kita tahun ini dapat subsidi angkutan barang di 10 lapangan terbang, mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah supaya kita bisa menekan harga barang," tuturnya.

Banyak distrik terisolasi

Ketergantungan 48 distrik di Yahukimo terhadap penerbangan membuat banyak distrik di Yahukimo seperti terisolir.

Selain Distrik Dekai yang bandaranya bisa didarati pesawat ATR, distrik lainnya tidak memiliki landasan terbang yang memadai sehingga hanya pesawat berbadan kecil yang bisa mendarati.

Salah satu faktor yang menggambarkan keterisoliran distrik-distrik di Yahukimo adalah tidak adanya kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

"Jadi banyak distrik yang di sana tidak ada kendaraan sama sekali karena harus dibawa menggunakan pesawat," kata Esau.

Upaya membangun akses transportasi darat di Yahukimo sebenarnya sudah dilakukan, namun adanya gangguan keamanan akibat ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membuat perkerjaan pembangunan jalan dari Distrik Dekai ke Distrik Seradala harus dihentikan sejak 2021.

Saat itu, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli meminta agar penghentian proses pembangunan jalan dibatalkan karena daerahnya masih butuh banyak pembangunan jalan untuk membuka akses keterisolasian.

Baca juga: 1 Terduga Pelaku Pembakaran Ruko di Yahukimo Ditangkap

KOMPAS/AGUS SUSANTO Perempuan menggunakan noken (tas khas Papua) mambawa beban berat melewati bukit terjal di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, Kamis (3/5/2012). Tas khas Papua yang terbuat dari rajutan kulit kayu diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia ke UNESCO.

"Jangan dihentikan sebab kerugian untuk kami, kami juga ingin akses ke daerah bisa dibangun, masyarakat tdk mengandalkan pesawat saja tapi juga bisa jalan darat mendekatkan diri ke daerah gunung," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (25/8/2021).

Ia menegaskan saat ini Pemkab Yahukimo bersama unsur Forkompinda tengah menbangun komunikasi ke seluruh stakeholder, termasuk para tokoh masyarakat.

Menurut dia, gangguan keamanan yang terjadi di Yahukimo dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari daerah lain dan masyarakat tidak menginginkan kehadiran mereka.

"Kami bersama elemen disini sudah mengatakan sikap mengutuk dan menolak semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak ingin Yahukimo maju," kata Didimus.

"Kami sudah lakukan rapat bersama stakeholder, lalu langkah selanjutnya kami komunikasi terus dengan kepolisian dan TNI agar mereka ini dikejar, ditangkap dan diadili sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan," sambungnya.

Didimus menekankan bila pembangunan jalan dan jembatan yang tengah berlangsung di Yahukimo sangat didukung masyarakat, karena selama ini akses jalur darat antar distrik di sana belum tersedia.