Pembangunannya Habiskan Rp 80 Juta, Pos Pantau di Perbatasan RI-Malaysia Dianggap Tak Layak

Sejak dibangun sekitar Mei 2021, bangunan kayu berbentuk panggung yang menelan anggaran sekitar Rp 80 juta tersebut, mangkrak karena tidak adanya koordinasi yang baik dengan instansi keamanan.

Akibatnya, sampai hari ini, penempatan personel Satgas Pamtas RI – Malaysia, atau unsur TNI lain, belum pernah dilakukan.

Dansatgas Pamtas RI – Malaysia Batalyon Artileri Medan (Armed) 18 Komposit Buritkang Letkol Arm Yudhi Irawan mengatakan, kondisi pos tersebut butuh kelengkapan sebagaimana standar pos jaga TNI.

"Dibangunnya tidak ada koordinasi dengan Satgas Pamtas RI – Malaysia. saat serah terima jabatan kemarin, Satgas sebelumnya pernah menyinggung masalah pos milik Pemda tersebut, memang kondisinya tidak layak," ujarnya, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Ada Pemeriksaan Status Vaksinasi Covid-19 di Perbatasan Banyumas

Sebagaimana diketahui, wilayah perairan Sei Ular, merupakan wilayah sungai yang terbagi dua. Sisi dalam, diklaim milik Malaysia, dan sisi dangkal, milik Indonesia.

Dari Dermaga Tradisional Sei Ular, masyarakat pedalaman akan melambungkan kapalnya melewati sisi sungai yang dalam untuk menuju Nunukan, pun sebaliknya.

Kondisi inilah yang sering menimbulkan kesalah fahaman, dan terjadi penangkapan oleh Malaysia.

Sejak terjadi penangkapan tujuh WNI asal Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan oleh Pasukan Gerakan Am (PGA) Malaysia pada Rabu (10/2/2021), melintasi rute Sei Ular wajib lapor.

Arus lalu lintas juga dibatasi mulai pukul 07.00 Wita sampai 17.00 Wita. Sejak itu, hampir setiap sore, masyarakat selalu menelepon Dansatgas Pamtas RI - Malaysia, untuk meminta pengawalan karena takut ditangkap Malaysia.

Baca juga: Pelayaran Nunukan–Tawau Malaysia Mulai Berjalan, Pengusaha Kapal Rela Rugi

Yudhi sendiri mengapresiasi upaya Pemkab Nunukan yang menyediakan Pos Jaga di Sei Ular.

Hanya saja, butuh perbaikan dan kelengkapan memadai jika ingin personelnya ditempatkan di pos dimaksud.

"Keberadaan Pos pantau milik Pemda cukup baik, hanya saja, kami mohon itu dilengkapi. Kalau tahun kemarin dibangun dengan CSR, tahun ini kenapa tidak begitu juga. Kelengkapan ini berkaitan dengan keamanan personel dan tanggung jawab kami menjaga kerawanan perbatasan," kata Yudhi.