Demo di Kantor Gubernur Jateng, Mahasiswa Tuntut Kartel Minyak Goreng Diusut

SEMARANG, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat (7/4/2022).

Mereka menuntut pemerintah agar mengusut tuntas kartel-kartel "mafia" minyak goreng yang memanfaatkan situasi di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

Demonstran juga menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite dan gas elpiji 3 kilogram.

Baca juga: Mahasiswa Demo di Istana Bogor, Kritik soal Minyak Goreng Langka hingga Harga BBM Naik

Sebab, langkah pemerintah itu dinilai akan semakin membebani masyarakat terutama rakyat kecil.

Koordinator Aksi, Muhammad Mun’im, menegaskan wacana dan kebijakan pemerintah yang diselimuti paradoks telah menciderai kedaulatan rakyat demi kepentingan oligarki.

"Wacana dan kebijakan itu antara lain penundaan pemilu dan wacana 3 periode, kelangkaan minyak goreng, kenaikan tarif PPN dan wacana kenaikan BBM subsidi Pertalite dan gas LPG 3 kilogram," kata Mun'im dalam siaran pers, Jumat (8/4/2022).

Ia mejelaskan adanya kenaikan harga dalam segala aspek komoditas berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi rakyat terutama rakyat kelas bawah.

Baca juga: BEM SI Akan Demo di Istana 11 April, Tuntut Jokowi Tegas Tolak Jabatan 3 Periode hingga Usut Mafia Minyak Goreng

Menurutnya, negara telah gagal dalam menjalankan tugas dan amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak mampu melawan oligarki dan elit penguasa.

"Rakyat beserta kedaulatannya lagi-lagi dipermainkan serta dikerdilkan dan dijadikan kambing hitam untuk mewujudkan segala kepentingan dan kelanggengan kekuasaan oligarki di Indonesia," ucapnya.

Dalam tuntutannya, massa aksi juga mengutuk keras wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana tiga periode karena bertentangan dengan konstitusi dan mencederai demokrasi.

Baca juga: Tuding Ada Mafia Solar Subsidi di Balikpapan, Massa: Kalau Tak Bisa Berantas, Kapolda dan Wali Kota Mundur Saja

Mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan keadilan dalam harmonisasi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Serta menuntut pemerintah untuk segera menangani ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada ketidaksejahteraan masyarakat.