Saat Kepala Desa Diduga Korupsi Hampir Rp 1 Miliar, Kok Bisa?

KASUS Nurhayati di Cirebon, Jawa Barat, mengusik nurani kita. Pembongkar kasus korupsi sang kepala desa, malah jadi tersangka. Meski belakangan status tersangkanya dibatalkan.

Tapi kini pertanyaan tersisa, kok bisa, ada seorang kepala desa korupsi di desanya yang diduga masuk ke kantongnya sendiri, dengan angka nyaris Rp 1 miliar?

Saya menemukan banyak hal yang membuat terkejut dari penelusuran program AIMAN di KompasTV.

Saya coba langsung menuju ke sejumlah "proyek" mangkrak dan janji palsu yang sempat dikatakan sang Kepala Desa Citemu, Supriyadi.

Dalam Program AIMAN di KompasTV, saya telusuri beberapa di antaranya.

Masuk ke rumah miskin yang harusnya dibantu

Rumahnya papan yang kotor, alasnya tanah, tiang rumahnya bambu seadanya. Hanya ada dua kamar, sudah hampir 10 tahun ia tinggal bersama empat anaknya, yang dua di antaranya masih balita.

Jadi total tujuh orang tinggal di rumah yang dikategorikan sebagai "Rutilahu" alias Rumah Tidak Layak Huni, di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

"Saya dijanjikan akan diberikan Rp 15 juta untuk perbaikan rumah saya dan keluarga ini. Tapi lebih dari setahun sampai sekarang, uangnya tak pernah diberikan!" kata Hamid, seorang kepala keluarga yang seharusnya menerima uang desa untuk perbaikan rumahnya yang tak layak huni, tapi tak kunjung diberikan.

Ada dua rumah Rutilahu, yang dijanjikan akan diperbaiki dengan masing-masing sebesar Rp 15 juta.

Nurhayati telah mencairkan dan memberikannya kepada sang kepala desa, tapi bantuan tak kunjung diberikan. Padahal sudah dianggarkan dan disetujui seluruh perangkat desa.

"Sudah disampaikan (ke pemilik Rutilahu), akan diberikan, tapi uangnya diambil Pak Kuwu (Pak Kades, Supriyadi)," kata Nurhayati kepada saya di program AIMAN.

Rp 100 juta bantuan untuk masjid juga kandas

Tak hanya rumah tidak layak huni. Anggaran terbesar adalah sumbangan untuk perbaikan masjid yang penyangga betonnya (struktur konstruksinya) keropos, bocor di mana-mana.

Anggaran untuk renovasi masjid yang berada persis di depan kantor kepala desa tersebut sebesar Rp 100 juta. Namun, duit tidak pernah diberikan.

Lagi-lagi Nurhayati yang mengetahui detail soal ini karena duduk sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, mengatakan uangnya diambil Pak Kuwu!

Ada apa dengan pengawasnya?

Ada pertanyaan saya, bagaimana dugaan korupsi ini bisa terjadi sejak 2018? Apakah di desa tidak ada mekanisme pengawasan terutama oleh warga dan juga pemerintahan di atasnya, yakni kecamatan?

Sayang, Pak Camat di wilayah Desa Citemu, yakni Camat Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Anwar Sadat, tidak bersedia saya wawancara.

Akhirnya saya mewawancarai Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lukman. BPD ini kalau di pusat, adalah DPR yang bertugas mengawasi kinerja Eksekutif dalam hal ini adalah sang kepala desa.

Camat Marah

Nurhayati sempat melapor ke Kepala BPD pada 2019. Sang kepala desa diminta untuk memperbaiki kinerja.

Tapi karena tidak kunjung berubah, Kepala BPD, Lukman akhirnya melaporkan ke Polres Cirebon Kota soal dugaan penyelewengan dana desa yang sama dengan korupsi ini.

Saat melapor ke camat sebelum membuat laporan polisi, Nurhayati yang kala itu ditemani oleh Kepala BPD, mengaku justru dimarahi sang Camat.

Pengakuan Nurhayati ini terekam dalam wawancara saya dengannya, dalam Program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV (1/3/2022).

Saya mencoba untuk mewawancarai pihak kepala desa. Istri Kades yang saya wawancara dengan keyakinannya mengatakan suaminya tidak korupsi.

"Tidak, tidak semua itu bohong, Pak Kuwu tidak korupsi!" kata Juriyah, istri Supriyadi yang suaminya kini jadi tersangka korupsi dana Desa Citemu.

Meski saat saya tunjukkan sejumlah fakta yang saya dapatkan, ia hanya kembali berujar dengan keyakinannya, bukan dengan fakta sanggahan lain.

Kepala Desa Supriyadi memang kini telah menjadi tersangka kasus korupsi dana desa sebesar Rp 818 juta.

Rata-rata APBDes di Desa Citemu ini, sekitar Rp 1 miliar. Jika dibagi angka Rp 818 juta itu ke dalam anggaran APBDes, maka rata-rata sepertiga alias sekitar 30 persen anggaran diduga dikorupsi sang kades. Luar biasa!

Ada banyak fakta yang saya temukan dari kasus yang tampak sederhana ini. Ada banyak pula saya temukan ketimpangan kondisi sosial-kesejahteraan di desa ini.

Hanya satu ungkapan yang bisa saya sampaikan. Wahai peniup peluit kasus korupsi, jangan pernah mundur, karena di masa ini, engkau adalah pahlawan sesungguhnya!

Saya Aiman Witjaksono...