"Para Bupati di NTT Mohon Maaf, kalau Stunting Tak Turun-Turun, Saya Pukul"

KOMPAS.com- Para bupati yang gagal menurunkan angka stunting di wilayahnya, diancam akan dipukul oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungitilu Laiskodat.

"Jadi buat para bupati mohon maaf, jadi kalau stunting tidak turun-turun saya pukul," kata Viktor dalam sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia di Kupang, Jumat (4/3/2022).

Menurutnya, sanksi tersebut sebelumnya telah dibicarakan dengan Presiden Jokowi.

"Jadi saya minta izin presiden dulu sebelum saya pukul," katanya.

Baca juga: Mengaku Sudah Izin Presiden, Gubernur NTT Akan Pukul Bupati yang Tak Mampu Turunkan Angka Stunting

"Waktu Pak Presiden datang ke Sumba, beliau bilang, 14 persen nasional untuk stunting di tahun 2024. Saya minta izin kalau umpama sudah tidak bisa tidak diajar lagi saya pukul. Pak Presiden jawabnya begini, perlu itu," ujar dia.

Selain itu, Viktor juga akan mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Data Alokasi Khusus (DAK) bagi kabupaten yang memiliki angka stunting tinggi.

Baca juga: Angka Stunting di NTT Tinggi, 15 Kabupaten Masuk Kategori Merah

Malu NTT dikenal memiliki angka stunting tinggi

SHUTTERSTOCK/Rawpixel.com Ilustrasi balita bermain dengan orangtua.

Viktor pun mengungkapkan dirinya malu lantaran NTT dikenal dengan kemiskinan dan angka stunting yang tinggi.

Sehingga dia meminta para pihak bekerja keras untuk menurunkan angka stunting dan pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Irigasi Warga Manggarai Barat Rusak, Ini Tanggapan Dinas Pertambangan Provinsi NTT

Gubernur NTT tidak mau ada kepala daerah yang hanya duduk di kantor.

Dia menginginkan pemimpin turun ke desa-desa untuk memonitor langsung stunting di wilayahnya.

"Mulai hari ini, saya perintahkan kepada semua jajaran saya dan kepada seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting," kata dia.

"Data tentang keluarga yang by name by address milik BKKBN sangat memudahkan kita untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting,” sambung Viktor.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere | Editor : Andi Hartik)