Mengaku Sudah Izin Presiden, Gubernur NTT Akan Pukul Bupati yang Tak Mampu Turunkan Angka Stunting

KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, mengaku telah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk memukul bupati yang tidak mampu menurunkan angka stunting.

Hal itu disampaikan Viktor dalam acara sosialiasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN Pasti) yang digelar di Hotel Aston Kupang, Jumat (4/3/2022).

Viktor mengaku meminta izin kepada Jokowi saat Jokowi berkunjung ke wilayah Pulau Sumba beberapa waktu lalu.

"Waktu Pak Presiden datang ke Sumba, beliau bilang, 14 persen nasional untuk stunting di tahun 2024. Saya minta izin, kalau umpama sudah tidak bisa tidak diajar lagi saya pukul. Pak Presiden jawabnya begini, perlu itu. Jadi buat para bupati mohon maaf jadi kalau stunting tidak turun-turun saya pukul," kata dia.

Baca juga: Angka Stunting di NTT Tinggi, 15 Kabupaten Masuk Kategori Merah

"Jadi saya minta izin presiden dulu sebelum saya pukul," sambung Viktor.

Selain itu, Viktor juga menginginkan agar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi bagi kabupaten yang masih tinggi angka stunting.

Viktor juga merasa malu karena NTT dikenal dengan kemiskinan dan angka stuntingnya yang tinggi. Viktor pun mengajak semua pihak untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting.

"Mulai hari ini, saya perintahkan kepada semua jajaran saya dan kepada seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting," kata dia.

Baca juga: Berdamai dengan Tokoh Adat Sumba Timur, Gubernur NTT Minta Maaf

"Data tentang keluarga yang by name by address milik BKKBN sangat memudahkan kita untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting,” sambung Viktor.

Menurut Viktor, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT.

Viktor tidak ingin ada kepala daerah yang hanya duduk di kantor saja. Menurutnya, kepala daerah harus turun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.