Lebih dari 400 Mahasiswa Aceh Terancam Jadi Tersangka Kasus Korupsi Beasiswa, Ini Sebabnya

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Kasus dugaan korupsi beasiswa yang ditangani Ditreskrimsus Polda Aceh telah dua kali disupervisi oleh Bareskrim Polri dan KPK.

Kasus tersebut juga ikut dibedah oleh korps antirasuah pada saat kegiatan pencegahan korupsi dengan Pemerintah Aceh beberapa hari lalu.

Berdasarkan hasil diskusi materi perkara (anatomy of crime) yang dilakukan Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya, S. I. K. dengan Direktur Korsup KPK dan tim, disepakati bahwa para mahasiswa yang menerima dana beasiswa tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa.

Hal inilah yang membuat lebih dari 400 mahasiswa di Aceh memiliki kemungkinan jadi tersangka kasus korupsi.

Baca juga: Kasus Korupsi Seragam Linmas, 5 Mantan Pejabat di Pemkab Mukomuko Divonis 1 Tahun Penjara

“Sehingga perbuatan mereka merupakan perbuatan melawan hukum. Karena mahasiswa penerima beasiswa itu mengetahui bahwa mereka tidak layak menerima (beasiswa), apalagi mereka bersedia dana beasiswa dipotong oleh para korlap," kata Kombes Pol Winardy dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/02/2022).

"Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sebetulnya memahami dan menyepakati bahwa mereka menerima dana beasiswa meskipun tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa,” sambungnya.

Winardy menyebutkan, mahasiswa penerima beasiswa memungkinkan dapat ditetapkan sebagai tersangka, kecuali jika mahasiswa segera mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya tersebut.

Winardy menuturkan, jika dana beasiswa dikembalikan itu adalah bentuk pengembalian kerugian negara.

Penyidik menemukan ada 400 lebih mahasiswa yang berpotensi jadi tersangka karena penerima beasiswa tidak memenuhi syarat dan diketahui memberikan kickback kepada koordinator aspirasi anggota DPRA.

"Penyidik juga sudah memiliki daftar nama dan identitas 400 lebih penerima beasiswa tersebut," ujar Winardy.

Dia berkata, jumlah calon tersangka mahasiswa penerima biaya siswa yang bersumber dari dana Otonomi khusus tahun 2017 melalui aspirasi anggota DPR Aceh.

Untuk diketahui, para mahasiswa Aceh yang mendapat beasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi. Mulai dari berbagai kampus di Aceh, di luar Aceh, hingga luar negeri.

Karena penerima dana tersebut masih berstatus mahasiswa, kata Winardy, hal itu menjadi kendala untuk merampungkan kasus tersebut.

Oleh karenanya, Polda Aceh masih memberikan kesempatan khususnya kepada penerima beasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah, untuk menghindari banyaknya calon tersangka dan bisa fokus ke delik utama.

Baca juga: Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol, Kejati Sumsel Geledah Kantor Pertanahan OKI

"Penyidik lebih mengutamakan agar kerugian negara dikembalikan daripada menghukum para mahasiswa yang menerima beasiswa tidak sesuai persyaratan," ucapnya.

Winardy juga menyebutkan, bahwa penetapan tersangka masih dalam proses pengkajian termasuk calon tersangka yang sudah diteliti secara prosedur mereka salah tetapi tidak menerima kickback uang negara dari pemotongan beasiswa tersebut.

Polda Aceh tetap berkomitmen untuk memproses kasus tersebut sesuai ketentuan dan rasa keadilan yang hakiki, serta akan menetapkan tersangka dengan alat bukti yang cukup dalam waktu yang tidak beberapa lama lagi.

"Kita komitmen untuk tetap proses kasus ini, serta akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat bila alat bukti sudah cukup," ujarnya.