Soal Puan Curhat Ada Gubernur Tak Mau Sambut saat Dirinya Turun ke Daerah, Ini Tanggapan Ketua PDI-P Solo FX Rudy

SOLO, KOMPAS.com - Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani yang mengaku kesal ada gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah.

Rudy, sapaan akrabnya menyampaikan jika pernyataan Puan tersebut ditujukan untuk daerah pemilihan, maka gubernur tersebut yakni Ganjar Pranowo.

Puan merupakan Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah.

Baca juga: Puan Curhat Ada Gubernur yang Tak Mau Sambut Saat Dirinya Turun ke Daerah

"Kalau daerahnya (pemilihan) Mbak Puan Dapil V, ya Gubernur Pak Ganjar, apa Khofifah ya tidak mungkinlah," kata Rudy dihubungi wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022) malam.

Rudy mengatakan Ganjar yang tidak menyambut kunjungan Puan ke Solo belum lama ini karena kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI. Sehingga ada protokolernya sendiri.

"Kalau sambut menyambut protokoler ada. Kalau Mas Ganjar dikabari Mbak Puan mau ke sini, dan suruh nyambut mesti Mas Ganjar nyambut," terangnya.

"Kok Pak Gubernur tah, saya pun tidak pernah jemput karena tidak pernah dikabari. Kalau diminta untuk jemput, ya jemput. Kapasitasnya sebagai apa. Ketua DPP, kalau Ketua DPR RI ada protokolernya sendiri," sambung dia.

Mengenai ketidakhadiran Ganjar pada acara peresmian Pasar Legi Solo yang dilakukan Puan, jelas Rudy karena Ganjar ada acara presentasi mitigasi bencana ke Jakarta.

"Kalau kemarin Pak Ganjar itu ada presentasi mitigasi bencana, undangannya terlalu malam sehingga Pak Ganjar terlanjur berangkat ke Jakarta. Sebab di sana sudah dijadwalkan untuk presentasi kebencanaan," kata dia.

Baca juga: Puan: Ketemu Kepala Daerah, tetapi kayak Malas-malasan, Bikin Kesal Kan?

Rudy meminta tidak dibesar-besarkan permasalahan tersebut karena eksekutif dan legislatif berbeda.

"Menurut saya kayak begitu nggak perlu dibesar-besarkan. Karena antara eksekutif dan legislatif beda-beda to. Lha kalau presiden hukumnya wajib jemput. Tapi kalau ketua DPR RI protokolernya tidak di situ. Paling pengurus partai yang jadi wali kota dan gubernur pasti jemput. Itu kalau dikabari, kalau tidak dikabari yang dijemput siapa," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani mengungkapkan ada gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah.

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Provinsi Sulut, Rabu (9/2/2022), di Luwansa Hotel, Manado.

Baca juga: Puan Kesal soal Gubernur yang Tak Bangga Saat Dirinya Turun ke Daerah: Saya Jadi Bingung

Fristin Intan/Kompas.com Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, di Peresmian Pasar Legi, Kamis (20/1/2022).

Dalam hatinya, Puan bertanya-tanya kenapa bisa ada gubernur seperti itu. Padahal, kata Puan, ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak 1945.

"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," kata Puan.

"Baru pertama kali dari PDI Perjuangan (Ketua DPR), walaupun PDI Perjuangan udah pernah menang," tambahnya.

Ia mengaku heran ada kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah.

"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan," sebutnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Tak Datang di Peresmian Pasar Legi Kota Solo yang Dihadiri Puan Maharani

"Bikin kesel kan," kata Puan di hadapan kader PDI-P Sulut, baik eksekutif, legislatif, dan pengurus struktur partai.

Spontan para kader mengatakan, "diganti". Puan merespons dengan melempar senyum. Dikatakannya, berada pada kursi sebagai Ketua DPR tidak bisa sendirian, ini butuh perjuangan.

"Ini perjuangan kita sebagai keluarga besar PDI Perjuangan, satu nasional dalam pileg dan pilpres itu. Karena Undang-undang menyatakan partai pemenang pemilu lah yang boleh atau berhak mempunyai Ketua DPR RI," paparnya.