Demo Ricuh, Gerbang Kantor Bupati Manggarai Barat Roboh Saat Unjuk Rasa Tolak Proyek Geotermal

Hal itu belum termasuk kasus ledakan dan semburan gas di proyek PLTP Ijen yang juga memakan korban.

Serta semburan cairan panas bumi di proyek Rimbo Panti, yang kemudian digelontor langsung ke wilayah suaka-alam Rimbo Panti, Pasaman, Sumatera Barat.

Lima tahun lalu, semburan gas dari sumur bor GeoDipa di kavling ekstraksi panas bumi Dieng juga telah berakibat langsung pada kehidupan dan nafkah tani warga.

"Meski bahaya penambangan panas bumi begitu nyata dan sangat berbahaya, pemerintah dan perusahaan justru terus melanjutkan proses proyek tambang panas bumi. Berbagai upaya paksa dilakukan, salah satunya “konsultasi publik” yang dikemas dengan acara lonto leok," katanya.

PMKRI menilai, upaya paksa atas pengembangan tambang panas bumi di Wae Sano merupakan bukti nyata betapa keberpihakan pemerintah itu justru kepada korporasi, bukan kepada warga.

PMKRI memandang, rencana penambangan panas bumi di Wae Sano, termasuk wilayah kerja panas bumi (WKP) lainnya di Kepulauan Flores, sama sekali tidak berangkat dari kebutuhan riil warga.

Baca juga: Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Sebaliknya, ekstraksi panas bumi dalam skala raksasa itu dianggap hanya memenuhi kebutuhan industri pariwisata.

Untuk itu, bersama warga Wae Sano, PMKRI mendesak Menteri ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menghentikan seluruh proses ekstraksi panas bumi Wae Sano, juga WKP lain di Flores dan mencabut seluruh izin panas bumi yang telah dikeluarkan.

Mereka juga mendesak Bank Dunia agar membatalkan segera kerja sama dan pemberian dana hibah kepada PT SMI (juga PT GeoDipa Energi), termasuk menghentikan seluruh proses di lapangan dalam memuluskan rencana penambangan panas bumi di Wae Sano.

Massa pun mendesak Kantor Staf Presiden (KSP) agar berhenti terlibat dalam urusan panas bumi di Wae Sano.