Wapres Minta Semua Daerah Miliki Mal Pelayanan Publik: Supaya Mudah, Cepat, Tidak Berbelit

SERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh kabupaten dan kota seluruh daerah memiliki mal pelayanan publik (MPP).

Menurut Ma'ruf Amin, MPP merupakan bagian dari reformasi birokrasi agar pelayanannya lebih cepat dan tidak berbelit-belit.

"Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik supaya lebih mudah, cepat tidak berbelit belit. Karena, ini (MPP) menjadi bagian dari reformasi birokrasi sekaligus untuk memberikan kepusasan publik dan kepercayaan investor," ujar Ma'ruf Amin usai menggelar rapat bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Banten di Pendopo Gubenrur Banten. Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Kepada Maruf Amin, Korban Gempa di Pandeglang Minta Rumahnya Diperbaiki

Menurut Ma'ruf Amin, jika pelayanan kepada publik maupun investor memuaskan akan meningkatkan kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, mendorong supaya mal pelayanan publik di semua kab kota segera dibuat," ujar Ma'ruf.

Diungkapkan Ma'ruf, saat ini di Provinsi Banten baru ada tiga daerah yang sudah memiliki MPP.

Dia pun menargetkan pada tahun ini seluruh daerah di Banten sudah memiliki MPP

"Di sini (Banten) baru tiga MPP dari delapan kabupaten kota, saya minta segera seluruhnya dituntaskan ditahun 2022 supaya pelayanan publik kita menggunakan sistem online," jelas Ma'ruf.

Ma'ruf menambahkan bahwa tidak ada kendala yang mempersulit untuk membuat MPP. Sebab, MPP dapat memanfaatkan gedung lama tanpa membangun gedung baru.

"Sebenarnya kendalanya tidak terlalu masalah, tidak harus gedung sendiri, bisa saja gedung lama kemudian dibuat MPP. Menurut saya hanya (butuh) SDM saja," jelasnya.

Baca juga: Modal Lebih Tinggi dari Harga Jual, Pedagang Tradisional Protes Harga Minyak Goreng Rp 14 Ribu

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pada tahun 2022 ini semua daerah akan memiliki MPP dengan memanfaatkan gedung lama.

"Tidak perlu gedung baru, pikirannya bikin gedung itu mesti berlantai tiga. Tapi tadi sesuai arahan beliau tahun 2022 di semua kab terbentuk mal pelayanan publik," kata Wahidn.