Harga Pupuk Melejit, Kebun Kopi di Bengkulu Ditinggalkan Petani

Barter pupuk dengan beras

Mahalnya harga pupuk mengakibatkan petani harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan tanaman.

Beberapa petani melakukan barter pupuk dengan hasil tanaman.

Misalnya, satu karung pupuK phoska 50 kilogram ditukar dengan 22 kilogram beras, dan dibayar pada masa panen.

Metode barter ini tidak berlaku untuk semua kalangan petani.

Sebab, penjual pupuk memilih petani masa yang dapat mereka ajak barter.

"Tidak semua petani bisa barter beras dengan pupuk, tergantung kepercayaan penjual pupuk," ujar Mariono.

Direktur Yayasan Panji Research dan Cponsultan (PRC) Bengkulu, Panji Suminar menyebutkan, keluhan soal langka dan mahalnya pupuk dapat ditekan dengan mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Panji yang bekerja pada lembaga pemberdayaan masyarakat desa itu mengatakan, Bumdes memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani, terutama antisipasi kelangkaan.

"Bumdes memiliki peran strategis dalam hal menyiapkan pupuk untuk petani di desa-desa. Sayangnya, masih sedikit Bumdes di desa dapat berfungsi secara optimal. Ini menjadi hambatan petani. Padahal desa bisa menganggarkan dana desa untuk modal penyiapan pupuk bagi warganya," kata Panji.

Tanggapan Dinas Pertanian

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu Helmi Yulendri mengakui kurangnya pasokan pupuk di daerah itu.

"Kita selalu mengusulkan kebutuhan pupuk. Namun jumlahnya yang disetujui kementerian belum mencukupi kebutuhan petani," kata Helmi.

Helmi mengatakan, alokasi tahun 2022 yang ditetapkan Gubernur belum memenuhi kebutuhan kuota pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

Adapun kebutuhan pupuk non-subsidi jenis urea sebanyak 27.738 ton; SP36 sebanyak 7.004 ton; ZA sebanyak 19.798 ton; NPK sebanyak 25.873 ton; dan organik sebanyak 12 356 ton.

Selain itu, ada tambahan pupuk cair sebanyak 31.347 liter.

Sedangkan untuk kebutuhan subsidi berdasarkan usulan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebanyak 127.554 orang petani yang terdaftar, ada kebutuhan untuk pupuk jenis urea sebanyak 63.585 ton; dan SP36 sebanyak 37.444 ton.

Menurut Helmi, dari kebutuhan itu, hanya 18 hingga 46 persen yang mampu dipenuhi pemerintah pusat.