Harga Pupuk Melejit, Kebun Kopi di Bengkulu Ditinggalkan Petani

BENGKULU, KOMPAS.com - Kebun kopi di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, mulai ditinggalkan petani, karena para penggarap tak sanggup membeli pupuk non-subsidi dan racun pembunuh gulma.

"Saat ini kami terpaksa meninggalkan kebun kopi, karena mahalnya harga pupuk dan racun gulma. Perkebunan kopi di Lebong untuk menyingkirkan gulma tidak bisa manual, karena gulma yang tinggi dan berbatang keras. Sementara racun gulma harganya mahal, naik 100 persen," kata Mariono, petani di Kecamatan Topos saat berbicara kepada Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Seorang Warga Bengkulu Tewas Diduga akibat Diserang Babi Hutan

Mariono mengatakan, dalam kondisi normal, hasil panen kopi di kecamatannya bisa mencapai 700 ton per tahun yang dijual ke Provinsi Lampung.

Ada ratusan petani menggantungkan hidup dari berkebun kopi.

Namun, tingginya harga pupuk mengakibatkan mahalnya operasional pertanian kopi.

Hal itu yang membuat ratusan petani di lokasi itu perlahan mulai meninggalkan kebun kopi dan mencari mata pencarian lain.

Menurut Mariono, kenaikan pupuk mencapai 100 persen pada tiap jenis pupuk dan racun gulma itu terjadi sejak dua bulan terakhir.

Baca juga: Banyak Petani Kopi Tanpa Sengaja Tersangkut Hukum, Ini Kata Bupati Bener Meriah

Petani kopi di Kabupaten Kepahiang bernama Likwan menjelaskan, sejak pandemi, petani tidak menggunakan pupuk karena mahal.

Akibatnya, hasil panen turun drastis mencapai 30 persen.

"Sejak pandemi, petani tidak pernah menggunakan pupuk. Berdampak hasil panen berkurang mencapai 30 persen," kata Likwan.

Pupuk subsidi telat

Tidak saja soal mahalnya pupuk non-subsidi. Pupuk subsidi juga kerap kali telat datang.

Sebagai contoh, menurut Mariono, pada kalangan petani sawah, kebutuhan pupuk non-subsidi diperlukan dua hari setelah menanam.

Namun, pupuk subsidi baru ada di tingkat penjual sekitar satu bulan setelah tanam.

Hal ini berpengaruh pada kualitas padi dan hasilnya.

"Pupuk subsidi sering telat. Dia (pupuk) tidak langka, namun tiba di petani saat yang tak tepat. Begitu pula bantuan bibit padi pemerintah sering telat. Masa tanam telah lewat, bantuan bibit baru tiba," kata Mariono.

Barter pupuk dengan beras

Mahalnya harga pupuk mengakibatkan petani harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan tanaman.

Beberapa petani melakukan barter pupuk dengan hasil tanaman.

Misalnya, satu karung pupuK phoska 50 kilogram ditukar dengan 22 kilogram beras, dan dibayar pada masa panen.

Metode barter ini tidak berlaku untuk semua kalangan petani.

Sebab, penjual pupuk memilih petani masa yang dapat mereka ajak barter.

"Tidak semua petani bisa barter beras dengan pupuk, tergantung kepercayaan penjual pupuk," ujar Mariono.

Direktur Yayasan Panji Research dan Cponsultan (PRC) Bengkulu, Panji Suminar menyebutkan, keluhan soal langka dan mahalnya pupuk dapat ditekan dengan mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Panji yang bekerja pada lembaga pemberdayaan masyarakat desa itu mengatakan, Bumdes memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani, terutama antisipasi kelangkaan.

"Bumdes memiliki peran strategis dalam hal menyiapkan pupuk untuk petani di desa-desa. Sayangnya, masih sedikit Bumdes di desa dapat berfungsi secara optimal. Ini menjadi hambatan petani. Padahal desa bisa menganggarkan dana desa untuk modal penyiapan pupuk bagi warganya," kata Panji.

Tanggapan Dinas Pertanian

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu Helmi Yulendri mengakui kurangnya pasokan pupuk di daerah itu.

"Kita selalu mengusulkan kebutuhan pupuk. Namun jumlahnya yang disetujui kementerian belum mencukupi kebutuhan petani," kata Helmi.

Helmi mengatakan, alokasi tahun 2022 yang ditetapkan Gubernur belum memenuhi kebutuhan kuota pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

Adapun kebutuhan pupuk non-subsidi jenis urea sebanyak 27.738 ton; SP36 sebanyak 7.004 ton; ZA sebanyak 19.798 ton; NPK sebanyak 25.873 ton; dan organik sebanyak 12 356 ton.

Selain itu, ada tambahan pupuk cair sebanyak 31.347 liter.

Sedangkan untuk kebutuhan subsidi berdasarkan usulan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebanyak 127.554 orang petani yang terdaftar, ada kebutuhan untuk pupuk jenis urea sebanyak 63.585 ton; dan SP36 sebanyak 37.444 ton.

Menurut Helmi, dari kebutuhan itu, hanya 18 hingga 46 persen yang mampu dipenuhi pemerintah pusat.