Bagi korban rumah hanyut, khususnya Yansung, pemerintah mempersilakan keluarganya untuk sementara tinggal di Balai Adat.
Nantinya, pemerintah setempat akan merapatkan solusi untuk tempat tinggal korban. Entah dengan cara urunan atau ada jalan lain.
"Kasus seperti ini bukan baru terjadi. Terlebih musibah banjir rutin terjadi setahun sekali bahkan lebih. Kita di perbatasan negara ini hanya bisa menuntut solusi, minimal bagaimana meminimalisasi kejadian seperti ini," katanya.
Terpisah, Kasubid Keselamatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Hasan, mengatakan pemerintah daerah terus mengimbau agar warga perbatasan khususnya yang tinggal di bantaran sungai, selalu meningkatkan kewaspadaan di musim hujan.
Siklus banjir tahunan yang merupakan banjir kiriman dari Malaysia ini, sebenarnya selalu menjadi perhatian khusus BPBD Nunukan.
Hampir setiap tahun, mereka mengirimkan laporan dan proposal permohonan anggaran kepada sejumlah Kementerian dan BNPB untuk penanggulangan dan meminimalisasi dampak.
"Kita tiap tahun bermohon dan memberi laporan. Kita meminta anggaran lewat Pemerintah Provinsi. Kita pernah dikasih anggaran tahun 2017 dan 2018 untuk pembangunan siring penahan longsor. Besarannya sekitar Rp 18 Miliar. Kita sudah realisasikan di lima kecamatan dengan lokasi berbeda beda. Kalau untuk permohonan anggaran wilayah langganan banjir, sepertinya itu terakhir kali diakomodasi APBN," kata Hasan.
Baca juga: Akses Jalan di NTT Putus Diterjang Banjir Bandang, Warga di 16 Desa Tak Bisa ke Kota
Ia menjelaskan, banjir tahunan memiliki siklus tetap.
Berasal dari hulu sungai di Malaysia, air akan melewati Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Pensiangan, Kecamatan Lumbis Hulu dan Kecamatan Lumbis.
Di empat kecamatan ini, biasanya air hanya menggenang selama delapan jam sebelum surut dan menggenangi wilayah Kecamatan Sembakung.
Namun demikian, imbuh Hasan, kerugian setiap tahunnya mencapai puluhan miliar jika dihitung dari sektor pemukiman, infrastruktur, ekonomi, perkebunan, persawahan dan lainnya.
"Memang kita akui, penanganan Pemerintah daerah masih sebatas pemberian bantuan, upaya evakuasi dan pelatihan siaga bencana. Untuk pembangunan dan penanggulangan masih kurang," imbuhnya.
Kondisi banjir terakhir, air di empat kecamatan sudah mulai surut.