Mobil Ahok Diadang Warga di Aceh, Ternyata Ini Penyebabnya

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang sebagian besar ibu-ibu mengadang rombongan mobil pejabat PT Pertamina yang sedang menuju kawasan PT Perta Arun Gas (PAG) di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, Senin (6/12/2021).

Salah satu yang berada di dalam mobil tersebut adalah Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Warga ternyata memang menunggu kedatangan Ahok.

Baca juga: Kunjungan ke Aceh, Ahok Disambut Ibu-ibu yang Ingin Mengadu

Mereka ingin mengadukan persoalan yang mereka hadapi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sayangnya, Ahok memiliki jadwal yang sangat padat.

Warga akhirnya gagal bertemu dengan Ahok.

Ingin mengadukan masalah

Warga dan ibu-ibu yang berusaha mengadang mobil Ahok tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Blang Lancang (IKBAL).

Koordinator aksi bernama Syamsuddin menyebutkan, mereka meminta waktu untuk berbicara dengan Ahok.

"Kami masyarakat IKBAL selaku pemilik tanah adat leluhur meminta kepada Ahok untuk mengaudit PT Pertamina atas anggaran dana sarana dan prasarana milik masyarakat yang tergusur pada tahun 1974," kata Syamsuddin kepada wartawan, Senin.

Baca juga: Penyelidikan Kasus Dugaan Penganiayaan Ayu Thalia oleh Anak Ahok Dihentikan

Syamsuddin meminta Ahok menyelesaikan hak-hak masyarakat tergusur saat tanah mereka diambil oleh negara untuk dibangun PT Arun NGL, yang kini berganti menjadi PT Perta Arun Gas (PAG), anak perusahaan dari PT Pertamina Persero.

"Jangan menghindar dari kami, Pak Ahok. Bapak sudah mengunjungi tanah kami, maka sangat diharapkan Bapak mau temui kami," kata Syamsuddin.

Tanggapan perusahaan

Sementara itu, Sekretaris PT PAG Hatim Ilwan dalam konferensi pers di Lhokseumawe menyebutkan, Ahok datang dengan agenda yang padat, yaitu hanya sekitar 4 jam di Lhokseumawe.

Setelah itu, Ahok langsung ke Banda Aceh dan seterusnya kembali ke Jakarta.

"Jadi waktunya terlalu padat. Bukan tidak mau menemui warga," kata Hatim.

Soal tuntutan warga, menurut Hatim, kewenangan aset eks PT Arun NGL kini berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) RI.

Dengan demikian, hal yang dituntut warga sudah tidak ada kaitannya dengan PT PAG .

"Bahkan PT PAG juga menyewa dari LMAN. Jadi tuntutan warga tidak tepat ke PT PAG," kata Hatim.

Penulis: Kontributor Lhokseumawe, Masriadi