Aceh Utara Krisis Anggaran tapi Dana Perbaikan Gedung DPRD Rp 4,7 Miliar, Ketua Dewan: Sudah Ketentuan, Tak Bisa Dialihkan

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Di saat ribuan tenaga honorer yang kebanyakan merupakan tenaga kesehatan tak digaji berbulan-bulan, gedung DPRD Aceh Utara dianggarkan dipercantik senilai Rp 4,7 miliar. 

Ketua DPRD Aceh Utara, Arafat, menyatakan dana mempercantik gedung DPRD sebesar Rp 4,7 miliar bersumber dari dana kompensasi dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Baca juga: Mengaku Krisis Anggaran Sampai Tak Bayar Ribuan Honorer, DPRD Aceh Utara Alokasikan Rp 4,7 M untuk Memperindah Kantor

Sebelumnya, Gedung DPRD Kabupaten Aceh Utara yang lama di Jalan T Nyak Adam Kamil, Lhokseumawe diserahkan ke Lhokseumawe dengan kompensasi pembayaran.

Sehingga, uang itu digunakan untuk mempercantik gedung DPRD yang baru di Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.

“Jadi, dana gedung yang bersumber dari kompensasi asset itu tidak bisa dialihkan ke sektor lain. Harus tetap ke gedung. Jadi, tidak bisa dialihkan ke gaji honorer di Aceh Utara,” kata Arafat menghubungi Kompas.com, lewat aplikasi pesan whatsapp, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Krisis Anggaran, Pemkot Lhokseumawe Berhentikan 2.753 Pegawai Honorer

Politisi Partai Aceh itu menyebutkan, regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Aceh mengharuskan dana dari kompensasi asset wajib digunakan untuk asset lainnya seperti melengkapi sarana dan prasarana gedung DPRD Aceh Utara yang baru.

“Memang ketentuan perjanjian di provinsi anggaran tersebut memang untuk perkantoran, itu pun sesuai yang udah ada perencanaan di dinas teknis (Dinas Perkim) tidak dibolehkan untuk kegiatan lain,” pungkasnya.

Baca juga: Di Tengah Krisis Anggaran, Anggota DPRD Karangasem Bali Minta Kenaikan Tunjangan Perumahan

Sekadar diketahui, Gedung DPRD Aceh Utara dibangun sejak tahun 2014 dan selesai tahun 2016 menghabiskan dana Rp 40 miliar.

Itu pun belum rampung bagian dalam gedung, sehingga tahun 2019 sebesar Rp 2 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp 12 miliar.

Sehingga total anggaran yang sudah habis sejak awal hingga tahun 2020 mencapai Rp 54 miliar.

Jika ditambah tahun 2021 maka total dana yang habis sebesar Rp 58,7 miliar.

Krisis anggaran, tapi...

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengklaim mengalami terjadi krisis anggaran. Dampaknya, mereka hanya mampu menggaji ribuan tenaga honorer selama tujuh bulan untuk tahun 2021 ini.

Data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Utara menunjukan 4.186 tenaga honorer di kabupaten itu.

Tenaga kontrak sebanyak 2.220 orang dan bakti murni sebanyak 1.966 orang. Sektor kesehatan paling banyak tenaga honorer ini.

Namun di tengah krisis anggaran, DPRD Aceh Utara mengalokasikan dana sebesar Rp 4,7 miliar untuk mempercantik gedung.

Data yang diperoleh Kompas.com, dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh Utara terlihat, uang itu dipecah dalam beberapa proyek. 

Seperti pekerjaan instalasi lampu dan AC senilai Rp 1,2 miliar, pekerjaan landscape dan jalan masuk kantor tahap satu sebesar Rp 370 juta, pekerjaan basement gedung tahap dua senilai Rp 1,4 miliar.

Tiga proyek tersebut telah selesai dilelang.

Sedangkan dua proyek lainnya yaitu pengerjaan landscape kantor senilai Rp 1,2 miliar dan pelebaran jalan dan jembatan kantor DPRD senilai Rp 663,4 juta masih dalam proses lelang.