Kritik Dugaan Bisnis PCR, Ribka Tjiptaning: Negara Tak Boleh Berbisnis sama Rakyatnya

Kompas.com - 16/11/2021, 09:37 WIB


KUPANG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, meminta sejumlah pihak agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan bisnis, termasuk PCR.

Ribka pun menyesalkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes antigen dan PCR di wilayah Jawa dan Bali.

Menurutnya, dua wilayah itu memiliki mobilitas tinggi sehingga sangat bertolak belakang jika mewajibkan tes antigen dan PCR bagi warga.

Baca juga: Tes Acak PCR di Kulon Progo, 7 Siswa di 1 SD Positif Covid-19

"Yang mobilitasnya tinggi kan Jawa dan Bali tapi ya sudahlah karena peraturan seperti itu," kata Ribka usai menghadiri pelantikan pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Daerah PDI-P NTT di Kota Kupang, Senin (15/11/2021).

Dia mengatakan, Covid-19 seharusnya tak dimanfaatkan pemerintah untuk meraup keuntungan.

Menurutnya, pemerintah hanya membuat alasan terkait potensi lonjakan Covid-19 demi menggencarkan tes PCR. 

"Sebenarnya ini jangan dibuat alasan lagi sama pemerintah. Gara-gara libur Natal dan Tahun Baru, rakyat tidak disiplin maka ditemukan virus MU dan MZ, akhirnya kita harus ada lagi APD, pakai masker, PCR," kata dia.

Ia menuding adanya dugaan bisnis PCR ini melihat latar belakang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang bukan dokter.

Budi diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. 

Baca juga: Respons Ketua KPK soal Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan karena Berbisnis PCR

"Dari dulu kan aku sudah tebak soal itu. Menteri Kesehatan ini kan mantan wakil menterinya Erick Thohir (menteri BUMN). Ditaruh jadi menteri kesehatan, padahal dia itu bukan dokter. Dia ekonom dan ahli nuklir, kenapa dipaksakan jadi menteri kesehatan," ujar Ribka.

"Kan ada bisnis-bisnis itu yang dulu aku teriakin di situ. Harusnya pemerintah tahu, janganlah berbisnis sama rakyat yang aku ingatin terus. Negara tidak boleh berbisnis sama rakyatnya, itu yang aku selalu bilang," sambung Ribka.

Saat ini, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai menyelidiki dugaan kasus PCR senilai Rp 27 triliun oleh sejumlah pejabat negara.

Baca juga: Sebut Covid-19 Virus Biasa, Ribka Tjiptaning: Tak Usah Terlalu Ditakutkan

Dalam sambutannya pada acara pelantikan Baguna Daerah NTT, Ribka juga mengkritik penggunaan vaksin Sinovac yang telanjur dibeli Pemerintah Indonesia.

Menurut dia, vaksin itu tidak digunakan di China, tetapi malah digunakan oleh masyarakat Indonesia.

"Saya cek teman-teman di China, mereka bilang kami tidak pakai Sinovac tapi Sinopharm, dan Presiden Xi Jinping pakai vaksin Pfizer. Sinovac tidak dipakai di China, tapi malah dipakai di Indonesia. Kasihan bangsaku jadi bahan percobaan semua," ucapnya.

Akibat kritikannya itu, Ribka mengaku dipindahkan dari Komisi IX DPR RI ke Komisi VII DPR RI.

"Itu risiko pekerjaan saya dan saya yakin suatu saat akan terbukti kebenarannya," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Buron 4 Tahun, Pelaku Pencabulan Keponakan Akhirnya Ditangkap di Tangerang

Setelah Buron 4 Tahun, Pelaku Pencabulan Keponakan Akhirnya Ditangkap di Tangerang

Regional
191 Hektare Cagar Alam Wae Wuul Kawasan Perlindungan Komodo Terbakar

191 Hektare Cagar Alam Wae Wuul Kawasan Perlindungan Komodo Terbakar

Regional
Ayah Brigadir J: Dia kan Belum Menikah, Tidak Ada Tanggungan, Wajar Tabungannya Rp 200 Juta

Ayah Brigadir J: Dia kan Belum Menikah, Tidak Ada Tanggungan, Wajar Tabungannya Rp 200 Juta

Regional
Polda Jateng Ungkap Kondisi Jalan Saat Ayah Emil Dardak Meninggal di Tol Batang-Pemalang

Polda Jateng Ungkap Kondisi Jalan Saat Ayah Emil Dardak Meninggal di Tol Batang-Pemalang

Regional
Tata Cara dan Lokasi Penukaran Uang Kertas Baru di Bangka Belitung

Tata Cara dan Lokasi Penukaran Uang Kertas Baru di Bangka Belitung

Regional
Seorang Remaja Tenggelam Saat Berenang di Sungai Rokan Riau

Seorang Remaja Tenggelam Saat Berenang di Sungai Rokan Riau

Regional
Kronologi 2 Siswi SMP di Jambi Berkelahi hingga Seorang Tewas

Kronologi 2 Siswi SMP di Jambi Berkelahi hingga Seorang Tewas

Regional
Ayah Emil Dardak Meninggal di Tol Pemalang-Batang, Kecelakaan Diduga karena Sopir Mengantuk

Ayah Emil Dardak Meninggal di Tol Pemalang-Batang, Kecelakaan Diduga karena Sopir Mengantuk

Regional
Kisah Husein Mutahar Selamatkan Bendera Pusaka, Cabut Benang Jahitan dan Pisahkan Kain Merah Putih

Kisah Husein Mutahar Selamatkan Bendera Pusaka, Cabut Benang Jahitan dan Pisahkan Kain Merah Putih

Regional
Baru Ditandatangani Menteri LHK, Status Burung Maleo Senkawor dalam SK LHK Berbeda dengan Kondisi Terkini

Baru Ditandatangani Menteri LHK, Status Burung Maleo Senkawor dalam SK LHK Berbeda dengan Kondisi Terkini

Regional
Sosok Husein Mutahar, Ajudan Soekarno yang Juga Pencipta Lagu Hari Merdeka

Sosok Husein Mutahar, Ajudan Soekarno yang Juga Pencipta Lagu Hari Merdeka

Regional
Di Balik Viralnya 'Ojo Dibandingke' dan Fenomena Musik Kampung yang Naik Kelas

Di Balik Viralnya "Ojo Dibandingke" dan Fenomena Musik Kampung yang Naik Kelas

Regional
Elpiji Subsidi  3 Kg Langka dan Mahal, Warga Bima Pilih Kayu Bakar

Elpiji Subsidi 3 Kg Langka dan Mahal, Warga Bima Pilih Kayu Bakar

Regional
Setiap Bulan, Pengolahan Kelor di NTT Menghasilkan Rp 540 Juta

Setiap Bulan, Pengolahan Kelor di NTT Menghasilkan Rp 540 Juta

Regional
Kuyawage dan Daerah Otonom Baru

Kuyawage dan Daerah Otonom Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.