Mensos Risma Soroti Dana Bansos Rp 450 M Belum Cair, Pemprov Bali: Tidak Benar

BALI, KOMPAS.com- Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra menepis pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengungkap adanya anggaran bansos Juli-September 2021 sebesar Rp 450 miliar yang belum cair. 

Hal ini terkait pernyataan Risma yang menemukan 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bali belum menerima bansos. 

Berdasarkan perhitungan dari Kemensos, akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.

Baca juga: 75.000 Keluarga di Bali Belum Terima Bansos, Mensos Risma: Kalau Belum Cair, Ekonomi di Level Bawah Tidak Bergerak

"Tidak benar Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," kata Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/10/2021).

Mahendra menjelaskan, anggaran bansos yang belum cair atau terealisasi pada periode Juli- September 2021 adalah sebesar Rp Rp 6.571.750.000.

Jumlah itu terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana Progam Keluarga Harapan (PKH) untuk 3.701 KPM, dan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.

Sementara, dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari-September 2021 adalah sebesar Rp 474.101.575.000.

Dana itu terdiri dari PKH sebesar Rp 214.886.775.000 dan BPNT atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

Ia memastikan, untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada KPM.

"Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan," kata dia.

Baca juga: Kronologi 2 Warga Negara Asing Berkelahi di Kuta Bali, gara-gara Terserempet Kendaraan Saat Menyeberang

Mahendra mencontohkan, PKH misalnya, dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000.

Dari jumlah itu, yang belum cair atau terealisasi adalah Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.

Adapun, BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM.

"Artinya belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga penerima manfaat KPM," tuturnya.

Berdasarkan catatan dari Dinas Sosial, Mahendra mengatakan, dari 3.701 KPM untuk PKH, yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297  KPM.

Baca juga: Tusuk WN Selandia Baru dengan Pecahan Botol di Bali, WN Maroko Ditangkap