BALI, KOMPAS.com- Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra menepis pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengungkap adanya anggaran bansos Juli-September 2021 sebesar Rp 450 miliar yang belum cair.
Hal ini terkait pernyataan Risma yang menemukan 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bali belum menerima bansos.
Berdasarkan perhitungan dari Kemensos, akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.
"Tidak benar Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," kata Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/10/2021).
Mahendra menjelaskan, anggaran bansos yang belum cair atau terealisasi pada periode Juli- September 2021 adalah sebesar Rp Rp 6.571.750.000.
Jumlah itu terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana Progam Keluarga Harapan (PKH) untuk 3.701 KPM, dan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.
Sementara, dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari-September 2021 adalah sebesar Rp 474.101.575.000.
Dana itu terdiri dari PKH sebesar Rp 214.886.775.000 dan BPNT atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.
Ia memastikan, untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada KPM.
"Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan," kata dia.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.