Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Risma Soroti Dana Bansos Rp 450 M Belum Cair, Pemprov Bali: Tidak Benar

Kompas.com - 21/10/2021, 11:36 WIB
Ach Fawaidi,
Priska Sari Pratiwi

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com- Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra menepis pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengungkap adanya anggaran bansos Juli-September 2021 sebesar Rp 450 miliar yang belum cair. 

Hal ini terkait pernyataan Risma yang menemukan 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bali belum menerima bansos. 

Berdasarkan perhitungan dari Kemensos, akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.

Baca juga: 75.000 Keluarga di Bali Belum Terima Bansos, Mensos Risma: Kalau Belum Cair, Ekonomi di Level Bawah Tidak Bergerak

"Tidak benar Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," kata Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/10/2021).

Mahendra menjelaskan, anggaran bansos yang belum cair atau terealisasi pada periode Juli- September 2021 adalah sebesar Rp Rp 6.571.750.000.

Jumlah itu terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana Progam Keluarga Harapan (PKH) untuk 3.701 KPM, dan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.

Sementara, dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari-September 2021 adalah sebesar Rp 474.101.575.000.

Dana itu terdiri dari PKH sebesar Rp 214.886.775.000 dan BPNT atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

Ia memastikan, untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada KPM.

"Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan," kata dia.

Baca juga: Kronologi 2 Warga Negara Asing Berkelahi di Kuta Bali, gara-gara Terserempet Kendaraan Saat Menyeberang

Mahendra mencontohkan, PKH misalnya, dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000.

Dari jumlah itu, yang belum cair atau terealisasi adalah Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.

Adapun, BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM.

"Artinya belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga penerima manfaat KPM," tuturnya.

Berdasarkan catatan dari Dinas Sosial, Mahendra mengatakan, dari 3.701 KPM untuk PKH, yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297  KPM.

Baca juga: Tusuk WN Selandia Baru dengan Pecahan Botol di Bali, WN Maroko Ditangkap

Selain itu, ada Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM Kota Denpasar 36 KPM dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

Sedangkan, untuk BPNT yang belum bertransaksi, tercatat ada 19.358 KPM terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.

Mahendra menegaskan, pihaknya akan mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos, baik PKH maupun BPNT.

Menteri Sosial Tri Rismaharini usai bertemu kepala Dinas Sosial se-Provinsi Bali di Hotel Courtyard Seminyak, Selasa (19/10/2021). KOMPAS.com/Ach. Fawaidi Menteri Sosial Tri Rismaharini usai bertemu kepala Dinas Sosial se-Provinsi Bali di Hotel Courtyard Seminyak, Selasa (19/10/2021).

Gubernur Bali Wayan Koster, lanjut dia, telah meminta kepada sejumlah bank Himbara sebagai penyalur dana bansos agar mempercepat pencairan kepada KPM.

“Bapak Gubernur juga meminta bupati dan wali kota se-Bali agar membantu dan memfasilitasi pencairan dan transaksi oleh KPM selaku penerima Bansos,” pungkasnya.

Sebelumnya, Risma menyampaikan, akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Bali mencapai Rp 450 miliar.

Baca juga: Terkait Gempa Bali, Sandiaga Pastikan Fasilitas Wisata Tidak Terganggu

Jika jumlah itu segera dicairkan, Risma mengatakan, pergerakan ekonomi Bali akan sangat terbantu.

Apalagi, lanjut dia, kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih.

"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober, Pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com